RANTAU,- Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin susun dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (R2KPKPK), yang merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh.
Seperti yang diutarakan Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman Zaul Rahman Sos, penyusunan dokumen R2KPKPK ditahun 2022 merupakan tindak lanjut dari updating kawasan kumuh yang sedang disusun tim Pokjanis kabupaten yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
Updating kawasan kumuh, pertama lingkupnya hanya Kecamatan Tapin Utara dan Kecamatan Lokpaikat dimana hanya dua kecamatan dalam updating kawasan kumuh, di tahun 2022 lingkup updating kawasan kumuh meliputi 12 kecamatan.
Dari survey yang telah dilakukan di 12 kecamatan, ada 9 kecamatan yang masuk dalam kategori kawasan kumuh. Kebanyakan daerah kumuh adalah daerah pasar seperti pasar Tambarangan, pasar Binuang dan pasar Margasari.
Untuk penangannya maka disusun dokumen R2KPKPK untuk merubah status kawasan kumuh yang akan dianggarkan dari dana pusat, dana provinsi dan dana kabupaten untuk membenahi kawasan pasar termasuk jalan lingkungan sampai drainase dan persampahannya, papar Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman Zaul Rahman SSos.
Zaul Rahman menambahkan, updating kawasan kumuh dalam rangka memetakan kembali daerah – daerah mana saja di Tapin yang masuk dalam kategori kumuh.
Maksud dan tujuan dari update data, ialah untuk memperoleh kondisi kumuh Kabupaten Tapin yang telah di update sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga menjadi acuan dalam melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh perkotaan dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman perkotaan.
Dimana sasaran kita disini agar tersedianya landasan dasar, terutama bagi pemerintah daerah, perencana dan perancang, pengembang kawasan dalam membuat keputusan atau pertimbangan dalam program penanganan kawasan pemukiman kumuh perkotaan.
Selain itu agar pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kualitas pemukiman dapat terarah, karena itu melalui kegiatan updating kawasan kumuh, kita ingin tidak ada lagi kawasan kumuh di kabupaten Tapin, papar Zaul Rahman.
Jika berdasarkan SK kumuh tahun 2016 hanya mencakup 2 kecamatan yakni kecamatan Tapin Utara dan Kecamatan Lokpaikat. Update kawasan kumuh tahun ini mencakup 12 kecamatan di Kabupaten Tapin.
Karena itu dokumen R2KPKPK disusun untuk memetakan daerah – daerah mana saja yang masuk kategori kumuh, termasuk didalamnya cara penanganannya sampai penyusunan DED untuk daerah yang menjadi prioritas penanganan.
Dengan tersusun DED kita tau berapa anggaran yang diperlukan untuk penanganan daerah kumuh, sehingga kita dapat mengusulkan anggaran kepemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi berapa anggaran yang diperlukan, tandasnya.{[her/mb03]}
