loader image

Kecil, Sektor Pertambangan Serap Tenaga Kerja

D:\Data\Januari 2022\1401\5\hal 5\Firman Yusi.jpg
FIRMAN YUSI

BANJARMASIN – Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan. Namun, untuk penyerapan tenaga kerja lokal tergolong masih kecil.

Sektor pertambangan menyumbang 18,91 persen dari PRDB Kalsel. Disusul Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang menyumbangkan 14,65 persen dari PDRB.

Berbanding terbalik dari itu, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Pertanian menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sektor Pertambangan dan Penggalian justru hanya mampu menyerap sedikit tenaga kerja Kalsel.

Hal itu diungkapkan Firman Yusi, anggota Pansus IV DPRD Kalsel yang saat ini tengah menyelesaikan pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2021 – 2026 setelah H Sahbirin Noor (Paman Birin) menjabat sebagai Gubernur Kalsel untuk periode kedua.

“Dua kabupaten yakni Balangan dan Tabalong dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Kalsel, justru menjadi daerah yang memiliki aktivitas pertambangan dan penggalian aktif,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera dari dapil Tabalong, Balangan dan HSU, saat ditemui di gedung DPRD Kalsel Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kamis (13/1).

Ini juga selaras dengan informasi sebelumnya, terkait mayoritas pekerja Kalsel sekitar 44,5 persen berlatar pendidikan tidak tamat dan tamat SD.

Karenanya, Sekretaris Komisi IV yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Kalsel ini, berharap agar RPJMD Kalsel 2021 – 2026 benar-benar konsen untuk mengembangkan SDM lokal melalui singkronisasi program pendidikan dan ketenagakerjaan.

Baca juga :  Bupati Katingan: Terima Kasih Paman Birin, Misi Relawan Kalsel Bantu Korban Banjir Selesai

Menurut Firman, sektor pertambangan dan penggalian dalam aktivitasnya tidak hanya membutuhkan tenaga teknis pertambangan, namun melibatkan pula berbagai keahlian.

“Karenanya, tidak hanya terkait pertambangan dan penggalian, RPJMD harus mewadahi dan mendorong proyeksi kebutuhan tenaga kerja ke depan berdasarkan kondisi sosial ekonomi, pengembangan kewilayahan, perkembangan teknologi dan trend lokal maupun global,” tambahnya.

Perlu percepatan harmonisasi kurikulum pendidikan, baik formal maupun non-formal dengan kehutuhan pasar kerja. Untuk mempercepatnya, menurut Firman, kalau perlu Gubernur sendiri yang pegang komando untuk mempertemukan dunia pendidikan dan dunia usaha, untuk menyusun langkah konkrit bersama dengan kontribusi yang nyata masing-masing pihak.

“Kalau RPJMD mewadahi, maka tentu sumber daya Pemprov Kalsel termasuk anggaran dapat didorong untuk mendukung langkah tersebut,” tukasnya. rds