loader image

Buruh Desak UU Cipta Kerja Diubah

AKSI DEMO – KSPI menawarkan usulan agar omnibus law UU Cipta Kerja diubah menjadi UU kemudahan berinvestasi. Adapun langkah dilakukan KSPI dengan elemen gerakan buruh lain untuk menolak masuknya omnibus law UU Cipta Kerja di dalam Prolegnas 2022 yaitu dengan melakukan aksi besar pada tanggal 14 Januari 2022 ini di DPR RI.

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah menyelenggarakan Kongres V pada tanggal 11-13 Januari 2021 di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis, yang

diikuti 300 orang dari 32 Provinsi dan 100 Kabupaten/Kota yang mewakili 2,2 juta anggota KSPI yang tersebar di 300 Kabupaten/Kota.

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, dalam hasil kongres KSPI memutuskan tetap menolak omnibus law UU cipta kerja. KSPI meminta Pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja, serta meminta mengeluarkan omnibus law UU Cipta Kerja dari program legislasi nasional.

“Setidak-tidaknya kluster ketenagakerjaan harus dikeluarkan dari omnibus law UU Cipta Kerja serta segala kluster dan pasal yang merugikan kelompok kelas pekerja di hapuskan dan jangan dibahas,” kata Said dalam konferensi pers.

Kluster yang merugikan kelas pekerja yang dimaksud Said, antara lain pengelolaan tanah untuk petani, ikan untuk nelayan, buruh migran, pekerja rumah tangga, persoalan lingkungan hidup, persoalan Hak asasi manusia, persoalan tambang, penguasaan sumber daya alam, hingga persoalan ketenagalistrikan dan hal-hal yang lain yang terkait dengan kepentingan hajat hidup orang banyak dikeluarkan dari kluster yang ada di omnibus law UU Cipta Kerja.

“Usulan atau tawaran KSPI adalah omnibus law UU Cipta Kerja menjadi UU kemudahan berinvestasi. Jadi silakan di atur dalam UU kemudahan berinvestasi berbentuk omnibus law silakan. Jadi benar-benar omnibus law yang diminta KSPI adalah UU kemudahan investasi, dengan mengeluarkan segala hal kluster, pasal, ayat, butir yang menyangkut dengan kepentingan hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Baca juga :  UMKM Banua Ikuti Pelatihan Digital Marketing Bank Kalsel

KSPI juga meminta mengeluarkan omnibus law UU Cipta Kerja dari program legislasi nasional (Prolegnas).

Menurutnya, omnibus law UU Cipta Kerja sudah jelas dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat. Sehingga KSPI tetap menolak pembahasan omnibus law UU Cipta Kerja.

Adapun langkah pertama yang akan dilakukan KSPI dengan elemen gerakan buruh lain untuk menolak masuknya omnibus law UU Cipta Kerja di dalam Prolegnas 2022 yaitu dengan melakukan aksi besar pada tanggal 14 Januari 2022 di DPR RI. Aksi ini akan diikuti 50 ribu buruh di 34 provinsi di Seluruh Indonesia.

Bila mana jika tetap tidak di dengar DPR dan Pemerintah tetap memaksakan membahas omnibus law UU Cipta kerja. Kongres KSPI memutuskan setiap minggu dalam 1 bulan akan ada aksi bergelombang terus menerus.

Bila mana suara buruh tetap tidak di dengar, serta DPR dan Pemerintah tet memaksakan membahas omnibus law UU Cipta kerja. Kongres KSPI memutuskan setiap minggu dalam 1 bulan akan melakukan aksi bergelombang terus menerus.

KSPI juga telah memutuskan akan melakukan rencana aksi mogoknasional bila omnibus law dipaksakan pembahasannya oleh DPR RI. “KSPI dan gerakan buruh lainnya, gerakan petani dan gerakan lainnya bersama partai buruh tidak akan menghadiri walaupun dipanggil RDPU dipanggil oleh DPR dalam rapat lain selama menggunakan omnibus law UU Cipta kerja, kami menolak untuk hadir,” ucapnya. rep/mb06