loader image

Kejari Tala Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah

PELAIHARI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Laut (Tala) pada kegiatan tahun 2022 ini sudah membentuk tim khusus untuk memberantas mafia tanah dan pelabuhan atas perintah Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin.

Kepala Kejari Tala, Ramadani, saat Konferensi Pers di Kejari Tala di Pelaihari, Rabu (12/01) mengatakan terkait mafia tanah, langkah awal pihaknya akan melakukan pemetaan hutan lindung untuk mencegah terjadinya bencana banjir, karena pada tahun 2020 telah terjadi bencana banjir di Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya untuk mafia pelabuhan, pihaknya akan melihat pergerakan arus lalulintas perhubungan laut apakah ada dugaan penyimpangan atas hak negara dan apakah sudah sesuai dengan standar bongkar muat yang ada di pelabuhan.

“Kalaupun ada temuan nanti pihaknya akan mengumpulkan alat bukti yang ada terlebih dahulu dan sesuai proses hukum acara yang berlaku,” katanya.

Ramadani menyampaikan capaian kinerja tahun 2021 meliputi bidang Intelijen Kejaksaan sudah melakukan satu kegiatan penyelidikan, tiga kegiatan pengamanan dan 12 kegiatan penyuluhan hukum, kegiatan lainnya Jaksa Menyapa.

Capaian kinerja Kejaksaan Negeri Tanah Laut di bawah kepemimpinannya, perkara ditangani pidana umum sebanyak 237 kasus Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Pra penuntutan sebanyak 223 kasus dan penuntutan sebanyak 276 kasus, eksekusi sebanyak 231 kasus.

“Sebagian besar perkara ditangani Kejari Tala tahun 2021 adalah narkotika,” kata Kajari.

Dalam konferensi pers, Ramadani menjelaskan, perkara pidana khusus pihaknya sudah melakukan penyelidikan ada satu perkara dan penyidikan satu perkara. Proses upaya banding ada lima perkara.

Baca juga :  Pemda Balangan Koordinasikan Perumahan Subsidi bagi ASN

Ramadani mengatakan, lima perkara tersebut termasuk dana desa, perkara Rumah Sakit Hadji Boejasin dan perkara limpahan dari kepolisian terkait perkara korupsi.

Kajari menjelaskan, terkait perkara ditangani Perdata Tata Usaha Negara yakni melakukan pemilihan keuangan negara kegiatan sebanyak 8 Surat Kuasa Khusus (SKK) BPJS Kesehatan, berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp92 juta. ris/ani