loader image

Bupati Tala Bahas RDTR Dengan Kementerian ATR/BPN

BUPATI TANAH LAUT (Tala) HM Sukamta saat mengikuti pembahasan isu strategis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Pelaihari dan Takisung di Kantor Kementerian ATR/BPN

PELAIHARI – Bupati Tanah Laut (Tala) HM Sukamta menyampaikan pembahasan isu strategis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Pelaihari dan Takisung kepada pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rapat koordinasi lintas sektor di Aula Hotel Sheraton Jakarta, Selasa (11/1).

“RDTR ini perlu kami ajukan dengan berbagai pertimbangan, diantaranya untuk modernisasi Kota Pelaihari, pengembangan perekonomian modern, peningkatan fasilitas infrastruktur, mitigasi bencana dan mempersiapkan Tala sebagai daerah penunjang untuk ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur,” ujar Sukamta.

Sukamta berharap pihak kementerian dapat mendukung realisasi RDTR ini melalui program-program kementerian yang ada dan realisasi RDTR ini sangat strategis dalam menunjang peran Tala sebagai bagian dari kawasan Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Tala).

“Banjarbakula adalah kawasan strategis provinsi yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), untuk itu kita di Tala akan terus mengupayakan pembangunan dan modernisasi daerah,” katanya.

Dia menjelaskan, tahun 2022 ini Pemkab Tala mengajukan Kecamatan Pelaihari dan Takisung, selanjutnya juga akan segera mengajukan RDTR wilayah Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Jorong sebagai kawasan industri.

Rapat yang melibatkan unsur Pemkab Tala dan para pejabat kementerian tersebut membahas Rancangan Peraturan Bupati Tala tentang RDTR Wilayah Perencanaan Pelaihari dan RDTR Wilayah Perencanaan Takisung Tahun 2022-2042.

Baca juga :  Pj Gubernur Kalsel Serahkan Bantuan di Kabupaten Tala

Turut hadir pada rapat tersebut Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki, Ketua Komisi III DPRD Tala, H Arkani beserta anggota, Sekdakab Tala, H Dahnial Kifli, para perwakilan kementerian dan kepala dinas terkait. ris/ani