loader image

Pengadaan Barang dan Jasa Paling Rawan Korupsi

GUBERNUR Kalsel H Sahbirin Noor saat menyampaikan sambutan pada seminar nasional penguatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Mahligai Pancasila Banjarmasin.

BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengakui, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu komponen yang berpeluang dan paling rawan sebagai modus korupsi.

“Kita berharap ke depan dengan adanya penguatan transparansi dan akuntabilitas ini akan mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di daerah,” ujarnya, Kamis (2/12).

Hal itu disampaikannya pada seminar nasional penguatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021 di Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Menurut Lili Pintauli, sejak tahun 2004 hingga 2021 tindak pidana korupsi modus pengadaan barang dan jasa secara nasional tercatat sebanyak 240 kasus.

Menurut Lili, seminar nasional penguatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi terutama terkait pengadaan barang dan jasa.

Modus korupsi pada pengadaan barang dan jasa itu, kata Lili, bisa berbentuk lelang terbatas, suap dan persengkokolan dalam pengadaan barang dan jasa serta manipulasi dokumen.

Karena itu, kata Lili, pihaknya terus mendorong pemerintah dan lembaga untuk transparan dan akuntabel dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, DR (HC) H Sahbirin Noor menyatakan, pihaknya telah berkomitmen untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Baca juga :  DPRD-Polda Kalsel Komitmen Berantas Narkoba

Paman Birin -sapaan akrab Gubernur Kalsel– mengatakan, upaya mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tersebut, Kalsel telah melaksanakan lelang barang dan jasa melalui e-katalog dan menyiapkan SDM fungsional pengadaan barang dan jasa.

Untuk tahun 2021, katanya, realisasi lelang melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa mencapai Rp1,2 triliun dari berbagai bidang pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertanian.

Selain itu, Pemprov Kalsel melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah melaunching aplikasi Si Bekantans sejak Juli 2021 dan telah terjadi transaksi dari sejumlah SKPD senilai Rp1,2 miliar.

Dalam kesempatan itu, Paman Birin menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah melakukan pendampingan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kalsel.

Pada seminar nasional tersebut, menghadirkan sejumlah pemimpin daerah di antaranya Gubernur Kalteng H Sugianto Saberan, Wakil Gubernur Kalbar Drs H Ria Norsan.

Selain itu, Ketua DPRD Provinsi Kalsel H Supian HK, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, bupati dan walikota se-Kalsel serta Inspektur Provinsi pada enam daerah. ani