loader image

Tak Tepat Setop Minyak Goreng Curah di Tengah Harga Selangit

D:\Data\November 2021\2611\7\7\FOTO HAL EKONOMI ( 6 dan 7 )\hal 7 - 2 klm (bawah).jpg

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal menyetop penjualan minyak goreng curah mulai 1 Januari 2022 mendatang. Sebagai gantinya, pemerintah mewajibkan penjualan minyak goreng hanya dalam kemasan.

Direktur Jnderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan menuturkan kebijakan ini dilatarbelakangi oleh elastisitas minyak goreng curah terhadap bahan baku. Artinya, ketika bahan baku utamanya, minyak sawit (crude palm oil/CPO) naik, maka harga minyak goreng juga ikut naik.

Berbeda halnya dengan minyak goreng kemasan yang relatif terkendali karena bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga memudahkan pengendalian harga. Selain itu, penjualan minyak goreng curah juga terkait dengan perlindungan konsumen, di mana minyak goreng kemasan memberikan informasi produk.

Alasan lain, seluruh negara-negara di dunia sudah menjual seluruh minyak gorengnya dalam bentuk kemasan. Saat ini, hanya Indonesia dan Bangladesh saja yang masih menjual minyak goreng curah.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyebut beleid larangan minyak goreng curah sudah ada sejak 2010 kala Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu masih menjabat sebgai menteri perdagangan.

Ia mengatakan pihaknya telah menanti 11 tahun untuk mengeksekusi aturan. Pasalnya, saat wacana dicetuskan banyak anggota GIMNI yang melakukan investasi untuk memenuhi kuota konsumsi yang selama ini dipasok dari minyak curah.

Sahat menaksir investasi dari 14 ribu packing line setara dengan triliunan rupiah, sayangnya ia tak dapat memberikan angka pasti berapa dana yang sudah dikucurkan.

Baca juga :  Penerima PKH di Sungai Jingah Berkurang

Menurut dia, motivasi utama program penarikan minyak goreng curah adalah soal kesehatan masyarakat. Lagi-lagi, ia menyebut bahwa inyak goreng curah yang tidak memuat informasi kelayakan konsumsi dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai kebijakan menyetop minyak curah kurang tepat dilakuan pada 1 Januari 2022 nanti karena masih tingginya harga minyak CPO di level internasional. Kemendag juga memproyeksikan harga minyak goreng masih akan tinggi hingga tahun depan karena penurunan produksi CPO.

Faisal khawatir aturan ini bakal membuat masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam kalau tak ada lagi minyak curah di pasar-pasar. Aturan, lanjutnya, bakal paling menekan masyarakat kelas menengah bawah yang merupakan konsumen minyak curah.

Apalagi, kebijakan juga diterapkan saat pendapatan riil masyarakat masih terdampak pandemi covid-19. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang hanya naik 1,09 persen pun tak bisa diharapkan mendongkrak daya beli.

Faisal juga mewanti-wanti pemerintah akan dampak kumulatif berbagai aturan baru yang bakal diterapkan bersamaan pada tahun depan. Misalnya, kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen dan pada saat bersamaan berbagai bantuan sosial (bansos) mulai dikurangi.

“Kalau semuanya bersamaan, saya khawatir ini berdampak besar ke masyarakat bawah, walau satu per satu kebijakan tidak terlalu signifikan tapi begitu bersamaan jadi berat,” ungkapnya.

Mengingat ketergantungan masyarakat akan minyak curah juga tinggi, Faisal mengusulkan agar kebijakan ditunda dulu hingga harga acuan CPO melandai dan pendapatan masyarakat suda kembali ke level normal. cnn/mb06