loader image

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional

AKSI DEMO BURUH – Ribuan massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendatangi patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis. Mereka menuntut pembatalan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasilnya, putusan judicial review (JR) UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari yang sama itu memutuskan Pembentukan UU Cipta Kerja Inkonstitusional.

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Meski demikian, MK menilai pembentukan UU tersebut tak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Karena itu, MK memerintahkan agar UU Cipta Kerja diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun.

“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam putusannya, Kamis.

Dalam putusannya, Anwar menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku hingga dilakukan perbaikan dengan tenggat waktu dua tahun. Anwar meminta pemerintah maupun DPR melakukan perbaikan UU Cipta Kerja.

Apabila dalam jangka waktu dua tahun sesuai dengan ketetapan Majelis Hakim MK UU tersebut tidak diperbaiki, maka menjadi inkonstitusional atau tak berdasar secara permanen.

Pada waktu bersamaan, massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendatangi patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis. Mereka menuntut pembatalan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal itu menyusul sidang putusan judicial review (JR) UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari yang sama.

Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI, Kahar S Cahyono mengatakan, pihaknya mengerahkan seribuan massa untuk menuntut MK membatalkan UU tersebut. “Iya terjunkan massa seribu. Batalkan UU Cipta Kerja,” kata Kahar, Kamis.

Baca juga :  DPRD Mulai Bahas Prolegda 2022

Kahar menyampaikan, massa buruh berkumpul di sekitaran Patung Kuda untuk kemudian menuju Gedung MK. Massa aksi kemudian bergeser ke Balai Kota DKI Jakarta. “Di Patung Kuda – MK kemudian ke Balai Kota,” ujarnya.

Aksi tersebut menimbulkan kemacetan di sejumlah titik. Menurut akun Instagram @jktinfo, ruas jalan di depan Stasiun Gambir menuju ke arah Masjid Istiqlal macet total imbas demo tersebut.

Aksi itu juga membuat pengalihan rute Transjakarta Koridor 2: Plogadung Harmoni. Untuk sementara arah Harmoni tidak melayani Halte Juanda dan Pecenongan. lp6/mb06