loader image

Kotak Pandora Pembangkrutan Negara

Oleh: Nor Aniyah S.Pd, Pemerhati Masalah Sosial dan Generasi.

Pelepasan saham anak PT Waskita Karya, yakni PT Waskita Toll Road atau WTR di PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways atau CTP (divestasi tol Waskita) ramai dibicarakan publik. Di media sosial, sempat ramai pembicaraan mengenai biaya Tol Cibitung-Cilincing yang mencapai Rp 10,8 triliun, namun WTR hanya menjual sahamnya senilai Rp 2,44 triliun. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Tol Cibitung-Cilincing dijual seharga Rp 2,44 triliun? Apa benar Tol Cibitung-Cilincing dijual rugi?

Dijelaskan bahwa setiap proyek jalan tol pasti ada dua sumber pendanaan investasi, yakni menggunakan modal dan utang. Adapun berdasarkan realisasi per September 2021, biaya Tol Cibitung-Cilincing tercatat mencapai Rp 9,72 triliun. Dari mana modal pembangunan Tol Cibitung-Cilincing itu berasal? Investasi tersebut berasal dari modal Waskita sebesar Rp 1,92 triliun, modal PT API (pemegang saham 45 persen CTP) sebesar Rp 1 triliun, serta utang bank dan utang lainnya sebesar Rp 6,8 triliun (kompas.com, 12/10/2021).

Selain itu, proyek kereta api cepat Jakarta- Bandung juga menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ahli ekonomi Fuad Bawazier menyampaikan pemerintah perlu mempertimbangkan kembali proyek kereta tersebut. Argumentasinya jauh-jauh hari telah menghitung bahwa proyek tersebut tidak menguntungkan negara sama sekali. Bahkan ia mengaku khawatir proyek tersebut justru menumpuk utang. Menurutnya, pemerintah tidak perlu memaksakan diri dengan membangun proyek yang akan berdampak pada kerugian negara dan melakukan audit secara menyeluruh.

Baca juga :  Kalbar Mulai Lirik Sorghum

“Saya kira proyek-proyek infrastruktur yang merugikan negara dan berpotensi menjadi mubazir serta membangkrutkan keuangan negara harus di batalkan,” imbuhnya. Dia mencontohkan proyek yang membuat negara rugi. Contohnya KA ke Bandara Soetta yang sepi penumpang dan rugi atau LRT di Palembang yang juga rugi. Bahkan informasi yang dia himpun, dua proyek itu telah membebani APBN atau APBD (rmol.id, 12/10/2021).

Banyak proyek infrastruktur yang terungkap hanya membangkrutkan negara dan merugikan rakyat dua kali lipat. Selain pembangunan infrastruktur demi memenuhi ambisi investor (kereta cepat dll), juga ditemukan fakta BUMN jual rugi tol mengadopsi strategi bisnis asing (cina). Namun semua kejanggalan tersebut dianggap wajar karena dimungkinkan ada segelintir pihak yang menikmati keuntungan. Model kejahatan pengelolaan negara dan asset publik seperti ini hanya terjadi dalam sistem kapitalis.

Peran negara yang minimalis di sistem sekuler kapitalisme telah menjadikan negara kehilangan fungsi utamanya sebagai pemelihara urusan rakyat. Negara pun juga akan kehilangan kemampuannya dalam menjalankan fungsinya tersebut. Sulit untuk tidak menduga bahwa ada kepentingan ekonomi di balik keterlibatan para pemilik modal. Sebab kini pengelolaan negara sudah berubah menjadi seperti industri yang sarat kepentingan oligarki. Dan disinyalir pengusaha-pengusaha itu selalu punya relasi dengan kekuasaan.

Para pengusaha dalam sistem demokrasi bahkan bisa menjadi penentu arah kebijakan negara. Sebab, sistem ini adalah sistem yang mahal, dan butuh modal. Siapa lagi yang bisa membayarnya kecuali para pengusaha? Sehingga sebagai kompensasinya, mereka bisa menitip kebijakan demi kepentingan usaha mereka. Akhirnya, pengusaha dan penguasa saling bergantung dan menguntungkan melalui simbiosis mutualisme. Sementara yang menjadi korban adalah rakyat.

Baca juga :  BI Minta Perbankan Turunkan Suku Bunga Kredit

Pada sisi lain, sistem kapitalisme mengesampingkan pertanggungjawaban penguasa dan aparatur negara terhadap amanah kekuasaan yang dipikul mereka. Masihkah rakyat berharap kepada sistem kapitalisme ini? Padahal dengan kekuatan modalnya, para kapitalis selalu bisa mengubah berbagai peraturan negara agar sesuai dengan keinginan mereka. Negara dengan berlandaskan sistem ini sekadar melayani para kapitalis atau korporat saja.

Perlu dicatat, bahwa semua persoalan ini terjadi karena ada sistem negara, politik, dan ekonomi yang melegalkannya. Yakni, sistem kapitalisme dengan demokrasi dan liberalisasi ekonomi. Karena itu, sudah saatnya umat berjuang mengubah sistem yang merusak tersebut, dengan sistem Islam yang memberikan kebaikan bagi seluruh rakyat.

Sistem Islam memiliki pandangan yang khas terhadap pembangunan infrastruktur. Islam akan mencegah intervensi pemilik modal dalam aturan dan kebijakan penguasa. Dari mekanismenya, akan tertutup peluang terjadi selingkuh antara penguasa dan pemilik modal karena penguasa dalam sistem Islam tidak memerlukan dukungan dana untuk meraih atau mendapatkan jabatan. Selain itu, peran masyarakat yang mengawasi secara langsung terhadap semua aturan dan kebijakan yang ditetapkan apakah sesuai dengan tuntunan syariah Islam atau tidak. Karena dorongan takwa dan hukuman yang setimpal juga akan mampu mengendalikan penguasa bekerja dengan sebaik-baiknya dan tidak menyimpang dalam kepemimpinannya, termasuk akibat tekanan para pemilik modal ataupun kapitalis asing.

“Setiap kalian semuanya adalah pemimpin dan bertanggung jawaban terhadap rakyatnya/bawahannya. Pemimpin akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya. Istri memelihara rumah suami dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang hal yang dipimpinnya. Seorang hamba (buruh) memelihara harta majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Ketahuilah, bahwasanya kalian semua pemimpin dan akan dituntut (diminta pertanggung jawaban) tentang hal yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Baca juga :  Nasib Pustakawan Ditengah Corona

Jika kapitalisme mengandalkan utang untuk membangun infrastruktur, Khilafah akan mengambil dari Baitulmal. Jumlah kekayaan yang tersedia akan cukup untuk memenuhi segala kebutuhan. Kas tersebut berasal dari pemanfaatan SDA, jizyah, kharaj, fai’, ganimah, harta tak bertuan, dan sebagainya. Negara tidak akan mengikuti intervensi manapun. Negara akan mandiri dan tidak ada campur tangan kapitalis swasta ataupun asing yang berorientasi meraup keuntungan materi.

Dengan demikian, Islam melalui institusi khilafah mengeliminir pembangkrutan negara melalui model-model bisnis negara kapitalistik karena negara hanya boleh melayani kemaslahatan rakyat dan menjaga asset publik. Juga khilafah akan menjauhkan intervensi asing demi keuntungan atau kepentingan politik mereka. Sehingga pertalian jahat antara penguasa dan pengusaha yang tentu sangat merugikan masyarakat dan negara bisa diatasi, dan infrastruktur dapat dibangun untuk kemaslahatan rakyat.[]