loader image

Perusahaan Diharapkan Taat Pajak

SEKDAKAB TANAH LAUT (Tala), H Dahnial Kifli saat membacakan sambutan tertulis Bupati Tala pada pembukaan kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral (P5L) yang ada di Tala.

PELAIHARI – Bupati Tanah Laut (Tala), HM Sukamta mengatakan, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara hingga daerah, dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak terkecuali Kabupaten Tala.

Hal itu disampaikan Bupati Tala diwakili Sekdakab, H Dahnial Kifli pada pembukaan kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral (PBB) (P5L) yang ada di Tala.

Kegiatan yang difasilitasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tala itu dilaksanakan di Gedung Sarantang Saruntung, Kantor Setdakab Tala, di Pelaihari, Senin (22/11).

Kegiatan yang dihadiri perwakilan perusahaan yang bergerak di pertambangan, perkebunan dan perhutanan itu bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama yang memiliki objek pajak yaitu perusahaan-perusahaan yang ada di Tala.

Seusai membacakan sambutan Bupati Tala, Sekdakab, H Dahnial Kifli berharap pendapatan daerah akan semakin bertambah setelah terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Mudah-mudahan hasil kegiatan ini sumber pendapatan dari pajak akan berpengaruh pada bagi hasil dari pajak tersebut. Pajak yang diterima daerah tentu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat baik berupa jalan, jembatan, maupun bangunan lainnya jadi yang bersumber dari rakyat, rakyat sendiri yang akan menikmati,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarbaru, Hery Sumartono seusai pembukaan menyampaikan agar sebaiknya para wajib pajak yang memiliki objek pajak agar bisa membayar pajak tepat pada waktunya, sebab masih ada perusahaan yang belum membayar pajak terhitung dari 2016 hingga tahun 2021.

Baca juga :  Perkebunan Sawit Sebagai Pilar Ekonomi Tala

“Kami sudah memberikan kelonggaran waktu enam bulan, hal itu saya rasa waktunya sudah cukup longgar untuk wajib pajak mempersiapkan kalau memang membutuhkan dana, karena sudah menjadi kewajiban mereka untuk membantu penerimaan untuk negara bahkan daerah untuk jalannya pembangunan Indonesia,” tegas Hery.

Selaras dengan Kepala Kantor KPP Pratama Banjarbaru, Hermanudin selaku perwakilan dari perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan PT Pugung Raya, turut berharap kegiatan ini dapat menjadi pengingat bagi perusahaan-perusahaan untuk membayar pajak tepat waktu.

“Alhamdulillah perusahaan kami tidak menunggak pajak hanya saja saat proses klarifikasi tahun 2021 belum dibayarkan dan nanti akan dikonfirmasi pada pimpinan sehingga bisa segera terselesaikan,” ujar Hermanudin. ris/ani