loader image

Dua Serikat Pekerja Akan Gelar Demo

D:\Data\November 2021\2511\2\2\New Folder\Dua Serikat Pekerja Akan Gelar Demo.jpg
KETUA PUK SP KEP SIS Admo Muhammad Riyadi.

TANJUNG – Tidak adanya kesepakatan adanya diskriminasi upah terhadap karyawan PT Saptaindra Sejati (SIS) Admo, berbuntut adanya rencana aksi mogok dari dua serikat kerja di intern perusahaan, yaitu Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) dan Serikat Pekerja Mandiri (SPM) SIS Admo.

Menurut Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) FSP KEP SIS Admo Muhammad Riyadi, dalam masalah diskriminasi upah ini, pihaknya telah menempuh dua jalur perundingan dengan manajemen PT SIS Admo, yakni perundingan bipartit dan tripartit.

“Dua jalur perundingan tersebut, tidak ada titik temu. Kami sepakat akan menggelar demo besar-besaran,” ujarnya, Selasa (23/11).

Ia mengungkapkan, pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan SPM, untuk berjuang bersama dalam mengatasi adanya diskriminasi upah ini. Dalam demo nanti, mereka menurunkan sedikitnya 1.900 pekerja di bawah PUK SP KEP SIS Admo.

Terkait kapan pelaksanaan demo tersebut, Riyadi mengaku akan merapatkannya dengan kawan-kawan di SPM.

“Yang jelas, setelah adanya pertemuan dengan manajemen perusahaan di Banjarmasin dan tidak ada titik temu, kami sepakat untuk menggelar demo besar-besaran,” kata Riyadi.

Senada, Ketua SPM SIS Admo Edy Nuryanto membenarkan akan menggelar demo besar-besaran bersama kawan-kawan SP KEP. “Kita akan turunkan pekerja sedikitnya 2.000 orang,” ujarnya.

Jumlah tersebut, tambahnya, merupakan jumlah minimal. Karena kawan pekerja yang tidak berserikat, juga akan turun pada demo itu nanti. “Jadi dalam demo nanti, diperkirakan melibatkan 4.000 lebih pekerja,” katanya.

Baca juga :  PT SIS Jadi Sorotan Internasional

Pihaknya berharap, dengan adanya demo nanti, ada penyelesaian terkait permasalahan diskriminasi upah di PT SIS Admo.

Sebelumnya, para pekerja yang tergabung dalam FSP KEP dan SPM SIS Admo itu, menyampaikan keluhan soal upah. Mereka merasa mengalami diskriminasi bayaran di lingkungan kerja PT SIS. rls