loader image

Dana Pemprov ‘Nganggur’ di Bank Tembus Rp226 Triliun

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan kekecewaannya di depan para gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia. Hal itu dikarenakan anggaran lebih pilih ditimbun di bank ketimbang dibelanjakan.

Jokowi mengungkapkan dana pemerintah provinsi (peprov) terbaru yang mengendap di bank senilai Rp 226 triliun. Jumlah itu bukannya berkurang, justru terus meningkat dari bulan-bulan sebelumnya.

“Saya harus ngomong apa adanya para gubernur, bupati dan wali kota, tadi pagi saya cek ke menteri keuangan masih ada berapa uang yang ada di bank. Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi tidak turun justru naik. Saya dulu peringatkan di Oktober seingat saya Rp 170 (triliun), ini justru naik menjadi Rp 226 triliun,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu.

Hal itu dikatakan Jokowi saat pihaknya menjelaskan bahwa investasi merupakan jangkar pemulihan ekonomi. Sebelum sampai ke situ, seharusnya uang yang ada dihabiskan terlebih dahulu.

“Ini perlu saya ingatkan, uang kita sendiri aja tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk, logikanya nggak kena. (Harusnya) uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan segera habis, waduh udah nggak ada APBD, APBN udah nggak ada, baru mencari investor untuk uang datang, logika ekonominya seperti itu,” jelasnya.

“Ini masih Rp 226 triliun, triliun lho, gede sekali ini. Kalau di miliar kan Rp 226.000 miliar, gede sekali ini,” tambahnya.

Baca juga :  Kementan Janjikan Distribusi Pangan Tetap Lancar

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 20 kabupaten masih di bawah 40 persen per November 2021.

“Ini sudah mau akhir tahun, masih ada Kabupaten dengan realisasi belanja bahkan di bawah 40 persen seperti Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Mamberamo Raya, Yalimo dan Tolikara” ungkapnya melalui keterangan resmi.

Selain itu, Tito juga memaparkan data lengkap realisasi pendapatan dan belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota 2021. Per Jumat (19/11), rata-rata realisasi pendapatan APBD provinsi adalah 78,78 persen, kota 76 persen dan kabupaten 74 persen.

Sementara, realisai belanja provinsi adalah 65,12 persen, kabupaten 61,15 persen dan kota 59,08 persen.

Menurut Tito, realisasi belanja hingga kini masih kecil padahal sisa waktu anggaran tinggal satu bulan lagi. Oleh sebab itu, Tito memerintahkan jajarannya untuk melakukan analisa dan evaluasi (anev) APBD se Indonesia secara mingguan, khususnya melakukan atensi dan fasilitasi bagi daerah-daerah dengan serapan rendah.

Rapat koordinasi (rakor) mingguan pertama anev dilaksanakan pada Senin (22/11) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani serta seluruh gubernur, bupati/wali kota, sekretaris daerah, kepala Bappeda, kepala BPKAD dan Inspektorat Pusat dan Daerah. Selain itu, PLT Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni dan seluruh jajaran eselon 1 Kemendagri juga turut hadir.

Dalam rakor tersebut, Tito mendorong kepala daerah agar menggenjot belanja daerah sebagai faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi. Terlebih, dampak covid-19 sangat signifikan terhadap aneka sektor perekonomian, termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Baca juga :  Pengusaha Hotel Sebut Covid 2021 Lebih Berat

Selain itu, guna mendorong realisasi belanja APBN dan APBD, Tito menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tentu sangat diperlukan. Hal tersebut juga demi tercapainya target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5 persen. dtc/cnn/mb06