loader image

Pendapat Akhir Empat Raperda

EMPAT RAPERDA-Kegiataan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanbu, dengan agenda Pendapat Akhir Eksekutif Terhadap empat Buah Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021.

BATULICIN-Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka Pendapat Akhir Eksekutif Terhadap 4 Buah Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 digelar di Ruang Sidang DPRD Tanbu, Senin (22/11/2021) di Batulicin.

Wakil Ketua DPRD Tanbu, Said Ismail Kholil Alaydrus memimpin langsung Rapat Paripurna DPRD.

Bupati HM. Zairullah Azhar diwakili Sekda H. Ambo Sakka dalam sambutanya mengatakan, atas nama Pemerintah Daerah, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada, Pimpinan Dewan, unsur-unsur pimpinan, dan fraksi-fraksi, atas usulan dan seluruh tahapan pada pembahasan 4 buah Raperda Inisiatif.

Terutama melalui pelaksanaan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap Raperda Inisiatif DPRD yang tentu selanjutnya diproses untuk dapat menjadi Peraturan Daerah.

Adapun 4 buah Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, diantaranya, pertama, Raperda tentang Ekonomi Kreatif.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah, sangat mengapresiasi dan menyambut baik adanya Raperda ini. Karena, sebagai landasan hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Perda tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Pemerintah Daerah, ucap Sekda, menerima dan menyambut baik terhadap Raperda ini. Karena melalui Raperda ini dilakukan upaya, Pengaturan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan yang ada di Daerah, khususnya di Bumi Bersujud agar semakin tertata dan bersih.

Ketiga, Raperda tentang Pengawasan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pihak eksekutif, sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas Raperda tersebut.

Baca juga :  Anggaran dana COVID-19 Balangan juga merambah urusan karet petani

Karena sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang arif dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dengan adanya Raperda ini, diharapkan menjadi salah satu instrument dalam hal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Bumbu. Keempat, Raperda tentang Fasilitasi Pesantren dan Beasiswa Santri.

Pihak eksekutif sangat menerima dan menyambut baik atas Raperda Inisiatif ini sebagai komitmen bersama dalam membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pesantren.

Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Fasilitasi dalam Raperda Inisiatif yang diajukan DPRD ini antara lain, pemberian bantuan sarana prasarana, bantuan keuangan dan pemberian beasiswa santri.

Beberapa waktu lalu, telah dilaksanakannya uji publik, pada kesempatan tersebut, telah disampaikan saran masukan antara lain, Penyesuaian Judul dan Lebih Memperhatikan Data EMIS (Education Management Information System), yang merupakan database pada Kementrian Agama, untuk menjadi acuan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan program prioritas Pendidikan Islam, agar lebih bersifat lengkap dan akurat.

Kemudian, setelah disetujuinya raperda inisiatif ini, maka tahapan berikutnya yang akan dilaksanakan adalah dilakukannya fasilitasi ke Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Baca juga :  Bupati Kotabaru Bersama Rombongan Tinjau Lokasi Kebakaran Di Kecamatan Sungai Durian

Dan setelah ditetapkan dan diundangkannya peraturan daerah ini, maka pemerintah daerah melalui SKPD terkait segera melakukan sosialisasi dan melaksanakan perda tersebut.{[alf/mb03]}