loader image

Mempertanyakan Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka Masa Pandem

Oleh : Helda Wati, S.Pd (Pendidik di Batola)

Lebih dari satu setengah tahun pandemi covid-19 melanda negeri tercinta Indonesia. Tidak menjadikan lockdown atau karantina wilayah sebagai solusi, penguasa negeri ini lebih memilih

berbagai solusi dengan istilah yang silih berganti. Mulai dari Pembatasan sosial berskala besar,

(PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM darurat, hingga PPKM level 1-4. Dalam perjalanannya, dari awal kita melihat bagaimana para pesohor negeri ini mensepelekan covid-19, hingga akhirnya penyebaran covid-19 tidak terbendung lagi, tidak hanya

di pulau jawa bahkan sampai ke pelosok desa.

Walhasil, berlarutnya penanganan covid-19 ini, menyebabkan penyehatan kondisi ekonomi masyarakat berjalan lambat. Pun demikan masalah di sektor pendidikan, sudah pasti terkena imbasnya juga. Penyebaran covid-19 yang belum terkendali, mengharuskan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Masalah lain pun susul menyusul karena PJJ atau BDR tidakdibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia serta sarana prasarana. Guru dan pendidik masih ada yang terkendala dengan ilmu dan teknologi. Masalah sinyal, jaringan, Hp hingga paket kuota menjadi momok tersendiri. Di tambah lagi dengan keluhan para ibu yang belum siap mendadak menjadi guru di rumahnya. Ancaman loss learning pun tak bisa dihindari.

Dengan segala permasalahan tersebut, tuntutan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) semakin keras disuarakan. Meski sudah beberapa kali tertunda, PTM mau tidak mau

Baca juga :  KPI, Coki, dan Saipul Jamil

memang harus dilaksanakan. Jauh hari sebelum dimulai tahun aajaran baru 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem menyampaikan, pembukaan sekolah harus segera dilakukan karena sudah tertinggal dengan negara di Asia Timur. “Dari semua 23 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, 85 persen dari semua negara tersebut sudah buka sekolahnya.

Kita tertinggal, kita hanya 15 persen (sekolah) yang partially open,” tutur Nadiem

(cnnindonesia.com, 18/3/2021).

Berbagai persiapan pun dilaksanakan. Pemerintah mulai mendata sekolah yang siap untuk pembelajaran tatap muka meski dilakukan secara terbatas. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah apabila mau melaksanakan PTM. Mulai dari syarat vaksinasi covid-19

bagi guru, tenaga kependidikan dan siswanya, pengadaan fasilitas kesehatan dan kebersihan di

lingkungan sekolah, izin orang tua/wali siswa untuk melaksanakan PTM serta penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Sekolah-sekolah pun berlomba memenuhi syarat tersebut agar bisa dilaksanan PTM secepatnya.

Percepatan vaksinasi terus dilakukan. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah penerima vaksin

Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga hari Rabu (13/10), penerima vaksin dosis pertama mencapai 103.195.789 orang. Untuk kalangan remaja vaksin dosis 1 baru 4.123.680

orang (15,44 persen) dan vaksin dosis 2 baru 3.023.018 orang (11,32 persen)

(www.merdeka.com)

Apabila kita meneliti data tersebut, dengan realisasi vaksin sekitar 15 % apabila siswa di dalam

kelas berjumlah 30 orang ini berarti baru 4-5 orang saja yang sudah vaksin. Kalau kita mengacu

Baca juga :  Pasar Murah Ditengah Pandemi

pada teori, herd immunity tentu belum akan terbentuk.

Kalau kita terus memaksakan pembelajaran tatap muka ditengah ketidaksiapan ini, maka kekhawatiran akan munculnya claster sekolah bisa saja terjadi. Pendidikan memang penting,

tetapi pada masa pandemi kesehatan jauh lebih penting. Hendaknya keputusan untuk sekolah

tatap muka diambil dengan bijak dengan mendahulukan keselamatan warga sekolah bukan dengan cara tergesa-gesa.

Kalau kita merujuk pada Islam, maka Negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam

menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan maupun keamanan. Pada masa pandemi, maka Islam menjalankan karantina wilayah. Bagi wilayah yang tidak terkena pandemi maka tetap bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa.

Bekerja dan bersekolah tidak ada kendala. Pada wilayah yang terdampak covid-19, di lakukan

tes massal untuk memisahkan antara yang sakit dan sehat, dilakukan upaya pengobatan serta

dipenuhi kebutuhan pokok rakyat selama karantina wilayah dilaksanakan hingga berakhir pandemi. Dengan demikian, penanganan pandemi bisa berjalan cepat, tidak berlarut. Masalah

pendidikan masa pandemi bisa segera teratasi.

Sungguh hebat cara Islam dalam menyelesaikan masalah. Kebijakan diambil berdasarkan hukum

syara bukan pertimbangan untung rugi. Kebijakan diambil dengan mengutamakan keamanan dan

keselamatan rakyat tanpa unsur ketergesaan.