loader image

Tuntutan Mahasiswa Bukti Kegagalan Pemerintah

Oleh: Muslimah (Pemerhati Remaja dari Batola)

Diketahui pada rabu (30/8) lalu, sejumlah mahasiswa kalsel berunjuk rasa ke DPRD provinsi setempat menyampaikan pernyataan/tuntutan terkait PPKM. Yang kini anggota DPRD kalsel mewakili Pimpinan Dewan Provinsi menyampaikan bahwa tuntutan itu telah diserahkan kepada pihak Presiden yang diterima oleh Staf Sekretariat Kepresidenan RI, mengingat kesibukan pak Presesiden Joko Widodo sehingga tidak bisa diterima langsung oleh beliau.

Adapun isi dari tuntutan tersebut terdapat 9 poin yang ringkasnya mahasiswa menuntut agar pemerintah mempercepat proses vaksinasi secara gratis, menjamin pemeriksaan kesehatan, menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat selama pandemi, menerapkan kewajiban karantina, menjamin layanan kesehatan yang adil dan berprikemanusiaan, melakukan penelitian dan pengembangan secara progresif , meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dibidang kesehatan, memperjelas dan menjamin pengelolaan limbah penanganan covid-19, dan menuntut pemerintah untuk meningkatkan jaminan ketersediaan alat kesehatan, farmasi, dan makanan untuk penanggulangan covid-19.

Sudah hampir 2 tahun pandemi covid-19 bercokol di negeri ini. Yang mungkin sebagian masyarakat sudah bosan membicarakannya dan mulai tidak peduli. Tetapi tak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini memang belum berakhir. Meski sudah berlangsung lama tetapi korban masih saja terus berjatuhan bahkan diberitakan virusnya semakin mengganas dibandingkan sebelumnya.

Meski pula vaksin telah ditemukan tetapi sepertinya masih belum menjadi solusi tuntas karena ketidakpercayaan sebagian masyarakat pada efek samping vaksin tersebut yang sepertinya lebih ditakuti dibandingkan virus itu sendiri. Dan sebagai masyarakat tentu kita mulai mempertanyakan bagaimana sebenarnya peran pemerintah mengatasi hal ini. Melihat dari tuntutan-tuntutan di atas dapat dilihat bahwa sepertinya penangan Covid-19 di indonesia masih terbilang buruk. Yang kita tahu selama ini hanya memfokuskan pada 3T dan 5M tapi tak kunjung memberi solusi mendasar yaitu lockdown.

Baca juga :  Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Persiapan Pelaksanaan New Normal

Karena hanya melockdown seluruh wilayah yang terinfeksi satu-satunya solusi untuk permasalahan ini. Dan selama lockdown pemerintah bertanggungjawab untuk memenuhi suplai logistik kepada masyarakat. Seperti yang pernah dilakukan Khalifah umar saat menghadapi wabah Thaun.

Tetapi menilik dari cara kerja sistem kapitalis saat ini, mungkin hal ini menjadi hal yang berat untuk dilakukan oleh negara karena akan memberi dampak kerugian yang sangat besar bagi negara beserta para penyokongnya.Wallahu’alam