loader image

Harry Tetap Perjuangkan Dinas Sungai

D:\Data\September 2021\1509\5\hal 5\H Harry Wijaya.jpg
H HARRY WIJAYA

BANJARMASIN – Ketua DPRD Banjarmasin H Hary Wijaya sependapat dinas sungai digabung ke dinas permukiman, sebagaimana yang disarankan Walikota H Ibnu Sina.

“Saya menilai sangat bagus saran walikota Banjarmasin menggabung Dinas Sungai ke Dinas Perkim,” kata Harry kepada wartawan, Selasa (14/9).

Namun, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pihaknya masih memperjuangkan dinas sungai berdiri sendiri, seperti diusulkan banyak kalangan.

Harry berjanji kembali mengusulkan berdirinya dinas sungai ke Kementerian PUPR. Sebab, Banjarmasin secara geografis merupakan kota seribu sungai, sesuai dengan jargonnya.

Namun, sebelumnya perlu analisa pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel dan Organisasi Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.

Harry menjelaskan, Banjarmasin memiliki geografis dan menyandang gelar kota sungai, serta pernah dilanda musibah banjir pada awal 2021 lalu.

Saat ini, penanganan sungai masih berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal itu sesuai dalam Perda Perubahan Struktur Organisasi Tata Kelola, yang disahkan saat rapat Paripurna di DPRD Banjarmasin, kemarin.

Idealnya, di Banjarmasin memiliki dinas khusus untuk menangani sungai. “Walaupun sekarang masih menjadi bidang sungai di Dinas PUPR, saya minta secara tepat dan efektif menggunakan anggaran untuk normalisasi sungai,” ujarnya.

Sementara, Walikota H Ibnu Sina menjelaskan, Banjarmasin masih belum bisa menambah jumlah dinas, termasuk dinas sungai, karena tak memenuhi syarat dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk.

Baca juga :  Dewan Inginkan Dermaga PP Batulicin Diperluas

Pihaknya menyarankan, dinas sungai dimerger ke dinas perumahan dan pemukiman rakyat (Perkim). Dan, nantinya diberi nama Dinas Perkim dan SDA.

“Dinas PUPR terlalu banyak bidang. Jadi, jika memungkinkan ada opsi dinas sungai digabung ke Dinas Perkim, yang tidak terlalu banyak bidang. Tapi, ini perlu kajian bidang organisasi,” tuturnya.

Dalam rapat paripurna dewan dengan pemko, Senin (13/9), telah disetujui penetapan Perda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

Ada beberapa perubahan terjadi di tubuh Pemko Banjarmasin. Pemadam Kebakaran (Damkar), Satpol PP misalnya, kini berdiri sendiri menjadi dinas.

Sementara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) digabung menjadi satu menjadi

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. edo