loader image

Jenis Pajak-Retribusi Daerah Terlalu Banyak

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan jenis pajak dan retribusi daerah yang saat ini diatur dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terlalu banyak. Ia mencatat ada 16 jenis pajak dan 32 jenis retribusi daerah.

Selain tidak efisien, ia menyebut banyaknya jenis pajak dan retribusi menimbulkan biaya administrasi dan biaya ekonomi yang tinggi bagi masyarakat dan pelaku usaha daerah.

Di samping itu, pengawasan pun menjadi lebih sulit karena kompleksnya pemungutan jenis-jenis pajak tersebut.

“Selain tentu administratif, pengawasan pemungutan yang lebih kompleks dan hasilnya jadi lebih sedikit namun biaya transaksi sangat tinggi,” kata dia pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Oleh karena itu, ia mengusulkan beberapa perubahan perpajakan dan retribusi daerah yang tertuang dalam RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Ia menyebut nantinya bakal dilakukan restrukturisasi dan integrasi jenis pajak daerah, serta rasionalisasi retribusi daerah dari 32 jenis menjadi 18 jenis.

RUU HKPD akan memuat 3 kelompok retribusi saja, dipangkas dari jumlah saat ini menjadi kelompok jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. “Ini setara dan setujuan dengan UU Cipta Kerja,” katanya.

Karena itu lanjut dia, Pemerintah mengajukan perubahan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Hal ini dikarenakan struktur dari PDRD tidak efisien dan banyaknya jenis pajak serta retribusi yang ada di daerah.

Baca juga :  Anggaran Kesehatan Jadi Rp 193 Triliun

“Kami mengusulkan dilakukan perubahan desain PDRD yang bertujuan agar mendorong pendapatan daerah (local taxing power). Perubahan kebijakan PDRD diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah, namun dengan transaction, administrasi, dan compliance cost yang lebih rendah,” ujarnya.

Menurutnya saat ini ada 16 jenis pajak daerah dan 32 jenis retribusi daerah. Namun banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah justru membuat kepatuhan menjadi rendah karena biaya yang ditimbulkan akan lebih mahal bagi masyarakat dan dunia usaha.

“Ini jenis dan jumlahnya banyak, namun menimbulkan compliance masyarakat dan dunia usaha di daerah yang menimbulkan biaya administrasi dan ekonomi yang tinggi. Selain tentu administrasi dan pengawasan pemungutan yang semakin kompleks hasilnya semakin sedikit namun biaya transaksinya sangat tinggi,” ungkapnya.

Adapun substansi perubahan PDRD dilakukan melalui konsolidasi struktur PDRD dengan merestrukturisasi dan mengintegrasikan jenis pajak di daerah dari 16 menjadi 14 jenis pajak. Selain itu rasionalisasi retribusi daerah dari 32 jenis menjadi 18 jenis dan tiga kelompok retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. dtc/mb06