loader image

HMI Sampaikan Aspirasi Masyarakat Tentang PPKM

SAMPAIKAN ASPIRASI – HMI cabang Banjarmasin menyampaikan aspirasi masyarakat tentang PPKM Level IV di masa pandemi Covid-19 kepada Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel.

BANJARMASIN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Banjarmasin sampaikan aspirasi masyarakat tentang Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV selama pandemi Covid-19 kepada Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan. Hal ini setelah melihat kebijakan PPKM Level IV yang berlangsung selama tiga minggu berturut-turut di Kota Banjarmasin dan lainnya.

Keadaan Kalsel saat ini, walaupun terjadi penurunan angka positif Covid-19 hingga 40 persen, masih membutuhkan upaya yang ekstra dalam penanganan Covid-19 seperti sosialisasi protokol kesehatan (prokes) dan vaksinasi.

Dalam audiensi antara HMI Banjarmasin dengan Komisi IV DPRD Kalsel, tetap memperhatikan prokes 5M secara ketat, yakni mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Ketua HMI Banjarmasin Nurdin Ardalepa, menjelaskan kedatangan pihaknya ke DPRD Kalsel dalam upaya menjembatani aspirasi masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

“Ada 4 tuntutan yang kami sampaikan kepada wakil rakyat Kalsel,” ujar Nurdin usai beraudinesi dengan Komisi IV DPRD Kalsel, Rabu (1/9).

Nurdin menyampaikan, tuntutan pertama berkaitan tentang percepatan vaksin Covid-19, tuntutan kedua tentang bantuan sosial (bansos) terhadap masyarakat yang menjalini isolasi mandiri Covid-19, tuntutan ketiga mengenai kejelasan PPKM dimana terdapat penyekatan tanpa ada penjagaan, dan tuntutan keempat tentang kejelasan bantuan terhadap pekerja.

“Jika tidak diaminkan, kita akan beraudiensi kembali. Jika masih tetap sama, kami akan menurunkan hampir 1.000 massa HMI untuk melakukan aksi,” jelasnya.

Baca juga :  Wagub Kalsel Kunjungi RSD Idaman Banjarbaru

Pihaknya juga mengkritisi tentang bansos yang tidak terlihat kejelasannya, mulai dari PPKM jilid 1 hingga jilid 4. ”Kita pertanyakan bagaimana bansos ini. Tadi ada dikatakan bansos dilakukan oleh Bulog, kita akan betandang kesana,” tambahnya.

Sementara, Ketua Komisi IV Dewan Kalsel HM Luthfi Saifuddin mengatakan, banyak sekali hal-hal yang kurang berpihak bahkan merugikan dari dampak PPKM.

“Terutama kartu vaksin sebagai suatu syarat administrasi ataupun untuk masuk tempat umum,” ujarnya.

Hal ini juga menjadi keberatan bagi pihaknya, dimana vaksinasi masih serba kekurangan, bahkan sulit dicari. ”Kami harap pemerintah dalam membuat kebijakan harus berlandaskan kepentingan masyarakat,” harapnya.

Dirinya menilai, masyarakat sudah sangat menderita akibat pandemi Covid-19. Jangan sampai menambah kesulitan lagi. Namun, politisi Partai Gerindra ini menegaskan, masyarakat juga harus perhatikan prokes 5M, yakni mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Pewarta : Rudi Setiawan