loader image

Banggar DPRD Koreksi RAPBD Perubahan

D:\Data\Agustus 2021\2608\5\hal 5\Matnor Ali.jpg
MATNOR ALI

BANJARMASIN – Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin mengoreksi sejumlah point Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2021.

Hal ini disebabkan adanya perbedaan pada pagu anggaran sebelumnya, sebagaimana yang ditetapkan serta disepakati antara anggota Banggar DPRD Kota Banjarmasin dengan Tim anggaran Pemerintah ota (Pemko) Banjarmasin. Khususnya, dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2021.

Hal ini diungkapkan Wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali kepada wartawan, usai pembahasan anggaran tersebut, Rabu (25/8).

Matnor menjelaskan, pagu pendapatan yang ditetapkan dalam KUA-PPAS 2021 setelah dikoreksi ternyata ada penambahan dan pengurangan alokasi anggaran pada sejumlah SKPD.

Mestinya perubahan baik pengurangan atau penambahan, pada anggaran sejumlah SKPD lebih dahulu disampaikan dan diketahui Badan Anggaran DPRD Banjarmasin.

“Padahal kita sudah menyepakati dan menandatangani KUA-PPAS. Maka ketika RAPBD Perubahan angkanya harus sama. Kalaupun ada perubahan, mestinya besaran tidak seberapa, dan seharusnya itu disampaikan kepada kami,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Menurut Matnor, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembahasan dan kesepakatan APBD dibahas antara DPRD melalui badan anggaran dewan bersama pemerintah daerah.

Ia mencontohkan perubahan alokasi anggaran SKPD itu seperti pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam KUA-PPAS ungkapnya disepakati sebesar Rp 92 miliar, namun pada RAPBD Perubahan naik Rp 95 miliar.

Baca juga :  Sekretariat Dewan Rekrut Tenaga Honorer

Sementara, total belanja RAPBD Perubahan tahun 2021 sebesar Rp 1,7 triliun lebih. Untuk pendapatan sebesar Rp 1,6 triliun. Dari seluruh pendapatan itu diantaranya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target Rp 348 miliar atau naik Rp 28 miliar dibanding sebelum perubahan sebesar Rp 320 miliar.

Untuk dana transfer dari pemerintah pusat diprediksi hanya Rp 900 miliar atau turun dari biasanya yang diterima sebesar Rp 1 triliun lebih.

“Itu karena DAK dan DAU belum terdata, sehingga belum dimasukkan dalam penganggaran pada APBD perubahan tahun ini,” tegasnya.

Dikatakan Matnor, sumber pendapatan lain adalah, dana transfer antar daerah dialokasikan Rp 276 miliar. Jika melihat silpa tahun lalu sebesar Rp 251 miliar sementara pada semester pertama tahun ini defisit mengalami Rp 188 miliar, namun pada semester kedua tahun ini defisit diprediksi hanya Rp 60 miliar.

Pewarta : Rudi Setiawan