loader image

Kenapa Miskin? Islam Menjawabnya!

Oleh : Helda Wati, S.Pd (Pendidik di Batola)

Pengentasan kemiskinan, terus saja menjadi PR besar di Indonesia. Negeri yang katanya berlimpah kekayaan alam namun berbanding terbalik dengan nasib rakyatnya yang merana. Sejak lama kemiskinan membersamai perjalanan negeri ini, semakin diperparah dengan kunjungan pandemi covid-19 yang betah bertahan lebih dari satu tahun lamanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel merilis angka kemiskinan di Kalsel, kemarin (15/2) . Berdasarkan data terakhir mereka, penduduk miskin di Kalsel pada periode September 2020 mencapai 206,92 ribu. Angka ini bertambah 19,1 ribu dibandingkan Maret 2020

Kepala BPS Kalsel Moh Edy Mahmud mengatakan “Bahkan penduduk miskin secara absolut pada September 2020 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir,”(kalsel.prokal.co)

Menurutnya, bertambahnya angka kemiskinan di Kalsel secara tidak langsung dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020. “Padahal sejak April 2020, pemerintah telah menyalurkan berbagai macam bentuk bansos sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19,”

Bagaimana data kemiskinan secara nasional? BPS merilis Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019 (bps.go.id). Program pengentasan kemiskinan tentunya menjadi prioritas setiap pemimpin, namun kiranya pada masa sekarang program ini belum menunjukkan keberhasilan.

Apalagi kalau kita sedikit lebih detil lagi berbicara tentang angka kemiskinan, yaitu mengenai standar kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin adalah orang yang pengeluarannya kurang dari Garis Kemiskinan. Garis itu dibuat BPS dengan menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar yang dinyatakan dalam nilai pengeluaran dalam rupiah. Garis kemiskinan nasional pada Maret 2020 sebesar Rp454.652 per kapita per bulan (sekitar 15 ribu rupiah perhari). Jadi menurut standar BPS, individu dikatakan miskin bila pendapatannya di bawah Rp454.652 per kapita per bulan. Jika masih di kisaran angka itu, dia belum terkategori miskin.

Baca juga :  Mewujudkan Generasi Akhlakul Karimah di Masa Pandemi

Logiskah angka 15 ribu rupiah perhari menjadi standar garis kemiskinan? Cukupkah untuk makan tiga kali sehari ditambah dengan biaya listrik, air, pendidikan, kesehatan dll? Tentu tidak.

Terlebih lagi kalau kita menengok standar dunia. PBB pada tahun 2015 telah merevisi pengukuran kemiskinan ekstrem yang semula 1,25 dolar (AS) menjadi 1,9 dolar (AS). Berdasarkan standar ini orang dinyatakan sangat miskin jika memiliki pendapatan/pengeluaran kurang dari 1,9 dolar perhari (sekitar Rp 27.550 perhari). Jika standar dunia ini kita aplikasikan untuk Indonesia maka angka kemiskinan tentu jauh melesat lebih pesat lagi.

Lalu apa yang menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia? Apakah tanahnya tandus? Apakah kekayaan tambang, laut, hutan dan lainnya tidak memadai untuk mensejahterakan rakyatnya? Apakah rakyatnya bodoh dan pemalas? Tentu tidak.

Bagaimana mau kerja, kalau tidak ada keahlian, bagaimana mau ahli kalau tak berpendidikan, Bagaimana mau berpendidikan kalau tak ada biaya? Kembali lagi tak ada biaya karena miskin. Rakyat seakan terpenjara dalam pusaran kemiskinan dan tidak mempunyai daya upaya untuk keluar.

Kemiskinan seperti ini disebabkan oleh sistem yang mengkondisikan ketidakberdayaan rakyat untuk keluar dari pusaran kemiskinan. Meski kita tidak pula mengingkari ada memang kemiskinan individu yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan tubuh seperti cacat bawaan atau karena individunya yang malas. Tapi angkanya tentu tidak sebombastis saat ini. Jelas kemiskinan saat ini dominan disebabkan oleh penerapan sistem kehidupan yaitu demokrasi-kapitalistik.

Baca juga :  Dinkes Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Tracer

Demokrasi meniscayakan kemesraan antara penguasa dan pengusaha. Penguasa untuk dapat duduk di kursi jabatan tentu perlu sokongan dana besar dari pengusaha. Sesudah berkuasa politik balas budi pun wajib dilakukan. Kepentingan pengusaha harus diutamakan daripada pelayanan kepada rakyat. Lahirlah beruntun kebijakan yang berpihak kepada pengusaha dan mengabaikan kepentingan rakyat.

Kapitalistik menjamin kebebasan kepemilikan. Siapa yang memiliki modal maka ia bebas mengembangkan kekayaannya termasuk menguasai sumber daya alam yang hakikatnya milik rakyat. Jadilah yang kaya tambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Distribusi kekayaan tidak merata. Menurut laporan tahunan Global Wealth Report 2016, Indonesia menempati negara keempat dengan kesenjangan sosial tertinggi di dunia. Diperkirakan satu persen orang kaya di Tanah Air menguasai 49 persen total kekayaan nasional. Betapa tidak adilnya, 99 persen rakyat Indonesia berebut harta kekayaan yang tersisa hanya separuhnya.

Kalau akar masalah kemiskinan adalah penerapan sistem demokrasi kapitalistik, tentu solusinya adalah mencampakkannya. Lalu diganti dengan sistem apa?

Kita adalah muslim, menghamba kepada Allah yang telah menurunkan sistem aturan yang tertuang dalam Al-Qur’an dan As-sunah. Dengan jaminan kesempurnaan dari Allah SWT, tentu Islam punya jawaban atas seluruh permasalahan manusia termasuk masalah kemiskinan ini.

Dalam islam, kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan primer rakyat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sehingga masalah kemiskinan diuraikan dengan memenuhi segala kebutuhan dasar rakyat tadi.

Baca juga :  OJK Akan Perpanjang Restrukturisasi Kredit Bank

Pertama: Secara individual, Allah SWT memerintahkan setiap Muslim yang mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Jika ia tidak mampu maka kewajiban akan berpindah kepada wali atau kerabat lainnya

Kedua: Secara jama’i (kolektif) Allah SWT memerintahkan kaum Muslim untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan.

Ketiga: Allah SWT memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya. Penguasalah yang memiliki kemampuan untuk mengentaskan kemiskinan secara terstuktur dan menyeluruh dengan menerapkan sistem ekonomi Islam.

Sistem ekonomi islam mengatur masalah kepemilikan sehingga sumber daya alam sebagai anugerah dari Allah SWT bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kas baitul mal akan terisi hingga bisa memenuhi kebutuhan pokok rakyat seperti sandang pangan dan papan serta bisa memenuhi kebutuhan kolektif seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Sistem ekonomi Islam bertumpu pada masalah distribusi. Selain ketersediaan kebutuhan pokok dan kolektif, penguasa juga menjamin semuanya itu bisa terjangkau dan dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa kecuali. Kesenjangan akan diminimalisir. Pengembangan kekayaan tetap diperbolehkan dengan tidak mengambil harta milik rakyat.

Sistem ekonomi islam mengharamkan riba. Investasi secara nonriil akan dihilangkan dan penyokong ekonomi hanya bertumpu pada sektor riil saja. Lapangan kerja terbuka, uang beredar dipasaran dan menggerakkan ekonomi rakyat.

Hal di atas hanyalah sekelumit peran yang dimainkan penguasa sesuai dengan tuntunan syariah Islam untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Hanya negara dengan sistem Islam yang bisa menjalankan semua itu dengan sempurna. Wallahu’alam.