loader image

Efektifkah Sertifikat Vaksin jadi Syarat Masuk Ruang Publik?

D:\Data\Agustus 2021\2408\8\8\akbar dian wijaya.jpg
oleh : Akbar Dian Wijaya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Saat ini, pemerintah sedang gencar gencarnya melaksanakan vaksinasi sebagai bentuk dari pencegahan dari penyebaran COVID-19. Ada berbagai varian vaksin yang telah masuk ke Indonesia, seperti Sinovac, Sinopharm, Astrazeneca, dan yang baru-baru ini Moderna.

Berbagai cara pemerintah lakukan agar warganya mau melakukan vaksin tersebut, salah satu nya dengan mewajibkan seseorang yang bepergian harus memiliki minimal sertifikat COVID-19 dosis pertama, bahkan untuk masuk Mall juga memerlukan sertifikat COVID-19 ini, lantas efektifkah kebijakan ini dilakukan?

Penerapan kebijakan ini tentu bisa dinilai baik karena dapat melindungi publik dari bahaya penyebaran virus covid-19 di tempat tertutup dan juga menjadikan warga semakin berkeinginan untuk melakukan vaksinasi. Namun, perlu digaris bawahi, pada kenyataannya penerapan kebijakan ini masih belum bisa dilakukan.

Cakupan vaksinasi yang masih belum merata antar-provinsi menjadikan salah satu dari beberapa alasan yang membuat kebijakan tersebut belum bisa dilakukan. Dari data yang dihimpun dari situs resmi info COVID-19 Indonesia total masyarakat Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2021 yang telah di vaksin pertama sekitar 56 juta orang dan vaksin kedua sekitar 30 juta orang hal ini masih jauh dibandingkan dengan target sasaran vaksinasi nasional sekitar 208 juta orang.

Keterbatasan pasokan vaksin menjadi faktor penghambat berikutnya menyebabkan banyaknya warga yang belum mendapat vaksin dosis pertama maupun kedua. Contohnya di Kota Banjarmasin dimana banyak warga yang protes karena tidak mendapatkan jatah vaksinasi padahal mereka sangat antusias untuk mendapatkannya, bahkan banyak dari mereka yang telah mendapat vaksin dosis pertama terlambat dari jadwal yang telah ditentukan untuk mendapatkan vaksin dosis kedua.

Baca juga :  Digitalisasi dan Asa Maksimalkan Kembali Peran Mahasiswa

Parahnya lagi di Kota Banjarmasin yang gencar mengadakan vaksinasi namun beberapa kali terjadi kerumunan akibat antre melakukan vaksin, ribuan orang datang untuk mendaftar vaksin tanpa memikirkan jarak aman dan protokol kesehatan yang benar, hal ini bahkan bisa menimbulkan cluster dari kegiatan vaksinasi, mereka yang seharusnya ingin sehat namun malah terinfeksi COVID-19.

Hal selanjutnya yang perlu digaris bawahi adalah banyak golongan masyarakat Indonesia yang tidak dapat melakukan vaksinasi karena faktor kesehatan ataupun sebagai penyintas COVID-19 yang memerlukan waktu 3 bulan untuk dapat melakukan vaksinasi. Hal ini tentu berdampak negatif bagi seseorang yang tidak memenuhi kriteria melakukan vaksinasi. Karena kebijakan baru mengharuskan seseorang melampirkan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 sebagai syarat perjalanan dan memasuki ruang publik.

Ketimbang membuat kebijakan yang kiranya merugikan beberapa golongan masyarakat. Pokok permasalahan yang seharusnya menjadi fokus pemerintah adalah menyamaratakan cakupan vaksinasi agar dapat mencakup semua provinsi, kemudian mencari solusi untuk mendatangkan stok vaksin lebih cepat sehingga tidak lagi ada masyarakat yang terlambat mendapatkan vaksin dosis kedua. Kemudian yang terakhir adalah membuat sebuah sistem pendaftaran vaksinasi yang tidak menimbulkan kerumunan, mungkin pemerintah dapat menentukan batas maksimal pemberian vaksin perhari dan mengubah sistem pendaftaran agar bisa dilakukan secara daring.