loader image

SOTK Baru Hemat Anggaran Rp 87 Miliar

F:\ARSIP WEBSITE MATA BANUA\2021\Agustus\13 Agustus 2021\12\New Folder\HL 12.jpg
RAPAT – Pansus Perubahan SOTK DPRD Kalsel bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar dan jajarannya disela rapat di ruang Komisi I DPRD Kalsel.

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan di awal tahun 2022 sudah memiliki Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, dan mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Dengan adanya penggabungan beberapa SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel tersebut, akan terjadi efesiensi anggaran sebesar Rp 87 miliar setiap tahunnya.

Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan, jika target di awal 2022 SOTK baru tercapai, maka terjadi efisiensi cukup besar yang di antaranya didapat dari biaya opersional dan tunjangan.

“Jika target tercapai, efisiensi yang dapat kita lakukan minimal senilai Rp 87 miliar per tahunnya,” ujar Roy usai rapat dengan panitia khusus perubahan SOTK di ruang Komisi I DPRD Kalsel di Banjarmsin, Kamis (12/8).

Dalam susunan SOTK di Pemprov Kalsel, dilakukan perombakan beberapa dinas dengan dilakukan penggabungan, yang bertujuan untuk kinerja dan anggaran yang ada dapat berjalan efektif.

Beberapa usulan dinas yang dilakukan penggabungan, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan tetap jadi satu. Kemudian dinas ESDM, Koperasi dan Perindustian dilakukan penggabungan. Sementara itu, juga mengusulkan agar Bakeuda menjadi 2 dinas, yakni Dinas Pendapatan dan Badan Keuangan.

Adapun yang saat ini sudah keluar rekomendasi dari kemendagri terkait usulan penggabungan SKPD, yaitu Balitbangda yang akan jadi satu dengan Bappeda.

“Namanya akan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda),” ujar Roy.

Baca juga :  Lokasi Ikan Tuna Bisa Dideteksi

Sementara, Ketua Pansus Perubahan SOTK DPRD Kalsel, H Hasanuddin Murad mengapresiasi penyederhanaan birokrasi ini yang dapat memberikan manfaat yang cukup signifikan.

“Secara struktur sederhana dan efisiensi anggaran yang di dapat luar biasa,” politisi senior Partai Golkar ini.

Menurutnya, hal ini menjadi momentum bagus di masa pendemi Covid-19 dengan anggaran yang terbatas dan ekonomi tidak sepesat dulu lagi. “Dari penyederhanaan birokrasi ini sebesar Rp 87 miliar, yang bisa setiap tahun di efesiensi oleh Pemprov Kalsel,” jelasnya. rds