loader image

Kemendag Minta Bulog Jaga Harga Gabah

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan telah menugaskan Perum Bulog untuk terus melakukan penyerapan gabah di tingkat petani. Hal itu untuk menjaga stabilitas harga gabah termasuk ketika terjadi penurunan harga seperti saat ini.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Oke Nurwan, mengatakan,penugasan penyerapan gabah oleh Bulog sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan melalui Permendag Nomor 24 Tahun 2020. “Kemendag memantau di harga beras, sementara untuk hulu sudah penugasan ke Bulog untuk memastikan harga di tingkat petani terjaga,” kata Oke.

Selain itu, Oke mengatakan, pemerintah juga telah menugaskan Bulog untuk menyalurkan KPSH Beras Medium dan Beras Bantuan Sosial PPKM. Dengan begitu, dengan tersalurkannya stok beras dari gudang Bulog, diharapkan dapat mempercepat penyerapan gabah di petani sehingga harga gabah di petani dapat kembali pada kondisi normal

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga gabah kering panen (GKP) pada Juli 2021 dihargai Rp 4.311 per kg, turun hingga 5,17 persen dari bulan sebelumnya sebesar Rp 4.546 per kg. Adapun gabah kering giling (GKG) dihargai Rp 4.874 per kg, turun 1,81 persen dari bulan Juni yang sebesar Rp 4.964

Penurunan harga tersebut terjadi saat harga gabah biasanya mengalami kenaikan lantaran panen yang belum optimal.

Oke mengatakan, penurunan harga dimaksud berdampak pada turunnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang dicatat oleh BPS sebesar 0,11 persen. Itu karena indeks harga yang diterima petani lebih rendah dari indeks harga yang dibayarkan petani.

Baca juga :  Foto Lepas

Salah satu faktor penyebab penurunan harga gabah dimaksud akibat terjadinya surplus yang besar karena sejumlah sentra produksi memasuki masa panen. Sementara permintaan di masyarakat mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, Kementerian Keuangan memberikan tanggung jawab penyediaan dan penyaluran beras bantuan sosial (bansos) ke keluarga penerima manfaat (KPM) kepada direksi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.02/2021 tentang PMK Nomor 88 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Beleid tersebut diteken Sri Mulyani pada 28 Juli 2021. Salah satu pasal yang direvisi dalam beleid baru adalah Pasal 18. Dalam ketentuan itu, Sri Mulyani mengatur tanggung jawab penggunaan dan penyaluran CBP.

Dalam beleid sebelumnya, Sri Mulyani mengatur menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan CBP dalam rangka penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.

Namun, pada beleid baru, tanggung jawab penyaluran hingga ke penerima tidak hanya dipegang oleh menteri bidang sosial tetapi juga direksi Bulog yang saat ini dikepalai oleh Budi Waseso.

“Direksi Perum Bulog bertanggung jawab secara formal dan material atas penyediaan dan penyaluran beras dari gudang Perum Bulog sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam rangka penyaluran beras,” tulis Pasal 18 (2) PMK 98/2021.

Baca juga :  ITP Tarjun Gelar Vaksin Tahap Dua

Sementara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial tidak hanya bertanggung jawab atas penggunaan CBP tetapi juga atas data KPM yang diberikan kepada Perum Bulog dalam rangka penyaluran beras. rep/mb06