loader image

Said Akhmad Pastikan Tunda Pengangkatan PPPK

SAID AKHMAD

KOTABARU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru, Kalimantan Selatan, bisa dipastikan menunda rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepastian penundaan setelah DPRD menyerahkan sepenuhnya teknis pengangkatan PPPK ke pihak eksekutif. Dalam surat dari DPRD Kotabaru, mekanisme pengangkatan PPPK diserahka sepenuhnya ke pemkab. Namun dewan mengingatkan, dengan pertimbangan, harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Diketahui, pemerintah pusat mengharuskan pengangkatan 1.500 PPPK sekaligus pada tahun ini. Sedangkan situasi kondisi keuangan pemkab kotabaru sedang sulit.

Walau pemerintah pusat memberikan stimulan, yakni tahun 2022 penggajian PPPK dialokasikan dari APBN, tapi tahun berikutnya dan seterusnya dibebankan ke APBD kabupaten.

Sedangkan pemkab kotabaru sudah mengirim surat, agar pengangkatan PPPK dikhususkan untuk guru itu dilakukan bertahap hingga 2023. Namun surat disampaikan tidak direspons atau ditolak KemenPAN.

Dikatakan Sekda Kotabaru H Said Akhmad saat dikonfirmasi, Senin (19/7/2021), Kemarin , Pemkab akan mengambil opsi menunda pengangkatan 1.500 PPPK.

Dijelaskannya, di dalam surat yang dikirim ke DPRD terkait pengangkatan PPPK, pemkab kotabaru diminta untuk memperhitungkan kemampuan APBD.

Sementara, pemkab kotabaru, sambung Said Akhmad, sudah memohon ke pusat pengangkatan PPPK bertahap. Tidak bisa sekaligus 1.500. Namun, ditolak.

“Jadi, disampaikan juga oleh Bupati dan Kepala BKPSDM. Bupati bilang kalau dipaksakan (langsung 1.500) tidak mungkin. Selain itu, ada surat dari DPRD yang meminta melihat kemampuan keuangan daerah. Jadi satu bahasa, kalau mengangkat 1.500 PPPK, tidak mungkin. Daerah tidak ada mampu membayar,” sambungnya.

Selain itu, belum tentu guru di Kabupaten Kotabaru bisa lulus semua karena pengangkatan secara online. Semua bisa mendaftar, termasuk tentunya warga dari luar Kabupaten Kotabaru.

“Kita (Kotabaru) kalah di SDM. Jadi, bukan memecahkan masalah. Jika daerah menetapkan pengangkatan, kami bisa memprioritaskan guru di Kabupaten Kotabaru. Inikan dari pusat. Belum tentu jumlah guru yang sekian yang berasal dari Kabupaten Kotabaru, terjamin lulus,” beber Said Akhmad.

Oleh karena itu, lanjut Said Akhmad, sistem ini bukan memecahkan masalah bagi daerah. “Permasalahan, jelas akan dihadapi di kemudian hari. Tidak bisa menggaji. Jadi, kalau menunda, pasti akan terjadi,” pungkas Said Akhmad. (ebet/mb03)