loader image

Penyaluran Dana Desa Baru 42,96 Persen

PONTIANAK – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat (Kalbar), Edih Mulyadi mengatakan, hingga 13 Juli 2021 penyaluran dana desa di Kalbar baru mencapai 42,96 persen, sehingga harus menjadi perhatian bersama untuk terus ditingkatkan.

“Penyaluran dana desa masih belum menyentuh 50 persen. Padahal sekarang sudah masuk bulan Juli. Kita hanya punya waktu kurang dari enam bulan ke depan, untuk bersama fokus dan dapat memastikan dana desa dapat terserap secara baik,” ujarnya, Kamis (22/7).

Menurutnya, semakin cepat dana desa terserap, maka akselerasi pembangunan desa penanganan Covid-19 dan dampaknya, akan semakin baik dilaksanakan.

“Namun demikian, kami optimis dana desa akan terserap secara optimal. Sebagaimana halnya tahun lalu, di mana penyaluran dana desa akan dapat diserap secara optimal menjelang akhir tahun,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalbar, Yuslinda menyatakan, di Kalbar tidak ada lagi desa tertinggal. Menurutnya, Gubernur Kalbar terus berupaya meningkatkan status desa-desa di Kalbar dari desa berkembang, desa maju sehingga dapat menjadi desa mandiri.

Hanya saja, besar jumlah dana desa yang disalurkan untuk kategori desa mandiri, justru semakin kecil. Sehingga tak ayal menimbulkan demotivasi warga desa untuk mengubah status desanya menjadi desa mandiri.

“Bagaimanapun kondisinya, hal itu tidak mengurangi tekad kami untuk memandirikan desa-desa. Karena, dengan desa telah memenuhi persyaratan menjadi desa mandiri, berarti akan memudahkan upaya pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program pemerintah akan semakin lancar, terarah dan produktif, sehingga menghasilkan peningkatan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, persyaratan untuk menjadikan desa mandiri yaitu dipenuhinya beberapa indeksi, seperti indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi, yang masing-masing memiliki dimensi dan indikator yang berbeda.

“Untuk itu, dalam menjadikan desa sebagai desa mandiri, diperlukan langkah-langkah terencana, terukur, dan terarah secara strategis. Sehingga memudahkan dalam pengawasan dan pemantauannya,” kata dia.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar, Dikdik Sadikin menekankan, hasil dari dana desa harus dapat dipastikan bermanfaat bagi warga desa sendiri.

“Jangan sampai infrastruktur yang telah dibangun oleh warga desa dari dana desa, justru menjadi akses bagi pihak luar, khususnya pengusaha menengah ke atas, yang menjadikan desa sebagai sapi perah mereka. Untuk itu, pemberdayaan SDM desa dan peningkatan ekonomi desa, harus menjadi acuan pembangunan desa. Sehingga, dapat menghasilkan kesejahteraan bagi warga desa sendiri,” jelasnya.

Dikdik mengatakan, dana desa merupakan salah satu dari tujuh sumber keuangan pemasukan selain pendapatan asli dari desa sendiri, bantuan dari pemerintah provinsi, bantuan pemerintah kabupaten, alokasi bagi hasil daerah, dan sebagainya.

“Dengan demikian, pengawalan BPKP tidak hanya kepada dana desa, tetapi komprehensif seluruh sumber pendapatan yang menjadi keuangan desa dalam sebuah tata kelola yang terpadu. Itu sebabnya, sesuai arahan Presiden, BPKP bersama Kemendagri berkolaborasi untuk membuat Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan diimplementasikan seluruh desa di Indonesia,” jelas dia. ant