loader image

Paripurna DPRD Sampaikan 2 Ranperda Usulan Pemerintah

RAPERDA-Raperda inisiatif dewan yang disampaikan H Ihwanudin Husin selaku Ketua Bappemperda DPRD Kabupaten Tapin H Ihwanudin Husin saat menyampaikan satu buah Ranperda usulan inisiatif Pencabutan Peraturan Daerah No. 02 tahun 2007 tentang larangan kegiatan bulan Ramadhan.

RANTAU,- Wakil Bupati Tapin H Syafrudin Noor sampaikan 2 (dua) buah rancangan peraturan daerah (Ranperda) usulan pemerintah daerah dalam rapat paripurna DPRD Tapin yang digelar, Rabu (21/07/2021).

Selain dua Raperda usulan pemerintah daerah, turut disampaikan 1 (satu) Raperda inisiatif dewan yang disampaikan H Ihwanudin Husin selaku Ketua Bappemperda DPRD Kabupaten Tapin.

Seperti yang disampaikan Wakil Bupati Tapin dua buah Ranperda usulan pemerintah daerah yakni Ranperda perubahan badan hukum perusahaan daerah air minum (PDAM) menjadi Perseroan daerah air minum dan Ranperda fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual.

Seperti yang diutarakan H Syafrudin Noor, perubahan status badan hukum dari PDAM menjadi Perseroan, adalah amanat dari UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang wajib ditindaklanjuti bersama.

Mengingat adanya keterlibatan pemerintah provinsi Kalsel dalam bentuk kepemilikan saham pada perusahaan daerah air minum Kab.Tapin, maka berdasarkan hasil kajian kesesuaian bentuk hukum maka Perusahaan Daerah Air Minum diubah badan hukumnya menjadi Perseroan Daerah Air Minum Kab.Tapin.

Diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan pengelolaannnya, berdasarkan prinsif pengelolaan yang baik dengan tetap mempertimbangkan dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas tanpa semata – mata mengejar keuntungan yang menjadi tujuan utamanya.

Serta Ranperda pasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, adalah sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum atas hasil ciptakarya yang dimiliki oleh masyarakat Kab.Tapin.

Dengah memfalisilitasi pendaftran kekayaan intelektual baik secara perorangan maupun berkelompok, dengan hak kekayaan yang telah terdaftar akan mendapatkan nilai ekonomis bagi para penciptanya yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahateraan masyarakat Kab.Tapin.

Sementara itu Ketua Bappemperda DPRD Kab.Tapin H Ihwanudin Husin dalam Ranperda inisiatif DPRD yang disampaikannya terkait Pencabutan Peraturan Daerah No. 02 tahun 2007 tentang larangan kegiatan bulan Ramadhan.

Karena sudah diundangkannya peraturan daerah No.09 tahun 2021 tentang ketertiban umum, ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat. Maka Perda lama tentang larangan kegiatan bulan ramadhan dapat dicabut karena sudah ada Perda baru yang mengatur.”Harapan kita juga sama Ranperda dapat disetujui untuk selanjutnya dibahas kejenjang selanjutnya sesuai mekanisme dan aturan yang ada,” papar H Ihwanudin.

Usai rapat paripurna DPRD Tapin dengan acara penyampaian tiga buah Ranperda, acara dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi – fraksi terhadap Ranperda dari pemerintah daerah dan Ranperda inisiatif DPRD Kab.Tapin.{[her/mb03]}