loader image

KPU-Bawaslu Akan Jawab Tudingan dari H2D, Hari Ini Sidang Lanjutan Sengketa Pilgub Kalsel

BANJARMASIN – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) minta KPU dan Bawaslu Kalsel menjawab tudingan adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM), pada sidang lanjutan sengketa Pilgub Kalsel di MK, hari ini (23/7).

Seperti diketahui, tudingan TSM itu diungkap tim kuasa hukum pemohon, pasangan nomor urut 02 Denny Indrayana-Difriadi Darjat (H2D).

Hakim MK Prof Dr Arief Hidayat menilai dari serangkaian alat bukti dan dalil yang disampaikan, pemohon menilai Pilgub Kalsel telah terjadi adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“TSM itu ada yang ditujukan kepada KPU selaku termohon, yang dikatakan pada poin a, tidak netral, tidak profesional, dan berpihak, itu tolong (KPU) betul-betul merespon dan direkasi sehingga mahkamah bisa mendapatkan informasi yang sepadan dari kedua belah pihak,” ujarnya pada sidang agenda pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilgub Kalsel dihelat secara virtual di MK, Rabu (21/7) lalu.

Arief juga meminta kepada Bawslu Kalsel untuk menanggapi yang disertai bukti ihwal klaim dari kuasa hukum H2D atas dugaan adanya pelanggaran selama perhelatan PSU pada 9 Desember 2020 lalu.

Kepada tim hukum paslon nomor urut 01 Sahbirin Noor-Muhidin (BirinMu) yang menjadi pihak terkait dalam sengketa itu, Arief juga meminta untuk menjawab tuduhan atas adanya politik uang di seluruh lokasi PSU Pilgub Kalsel terdiri dari 7 kecamatan di tiga daerah di Kalsel, dan tidak netralnya aparat birokrasi.

“Juga adanya mengenai (dugaan) intimidasi dan premanisme, ini harus dibuktikan semua, tidak hanya narasi untuk menolak dan membantah, harus disertakan bukti-bukti terkait,” ucapnya.

Arief mengingatkan semua pihak harus menyertakan semua bukti untuk menolak ataupun menyanggah argumentasi dalam persidangan, sehingga hakim MK jernih dalam memuturkan perkara PHP Pilgub Kalsel.

“Supaya kita memperoleh pandangan yang ideal, dan berimbang, sehingga Mahkamah (Konstitusi) bisa betul-betul bisa berada di tengah untuk memutus seadil-adilnya, mengutamakan keadilan yang bersifat substantif,” imbuhnya.

Senada, hakim ketua Prof Dr Aswanto menuturkan ada puluhan alat bukti yang disampaikan tim kuasa hukum H2D belum disertai dengan bukti fisik, setelah diverifikasi Panitera MK. Aswanto memberikan tempo waktu kepada pemohon untuk melengkapi alat bukti.

Sebelumnya, tim kuasa hukum H2D diketuai Dr Bambang Widjojanto bersama pengacara andal asal Jakarta, menggugat putusan KPU Kalsel bernomor 37/pL.O2.6_Kpt/63/Prov/W/202l tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca utusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2O21 dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalsel tahun 2020.

Dalam putusan KPU Kalsel ini, raihan suara PSU dimenangkan paslon nomor urut 01 Sahbirin Noor-Muhidin (BirinMu) dengan 119.307 suara. Nah, jika ditotal suara PSU dan hasil pilkada sebelumnya, 751.816 suara menjadi 871.123 suara. Sedangkan, penggugat paslon nomor urut 02 H2D, hanya memperoleh 57.100, diakumulasikan dulangan 774.078 suara pilkada sebelum PSU, totalnya 831.178 suara.

Dalam gugatannya kali ini, H2D tidak meminta PSU tapi menduga adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, massif (TSM), hingga meminta adanya diskualifikasi kepada MK atas kemenangan rivalnya.

Yakin Ditolak

Menanggapi gugatan itu, Koordinator Divisi Hukum KPU Kalsel Nur Zazin menegaskan, pihaknya sudah siap untuk mematahkan dalil, fakta dan data yang diajukan kubu penggugat, H2D dalam sidang pemeriksaan pendahuluan hingga nanti pada sidang pemeriksaan pokok perkara.

“Yang pasti, apa yang diputuskan MK dalam pelaksanaan PSU semua telah kami laksanakan dengan benar, jujur dan adil. Segala tuduhan itu akan kami jawab dengan fakta dan data yang sebenarnya,” ucap Nur Zazin seperti dikutip jejakrekam.com, belum lama ini.

Ia menegaskan pelaksanaan PSU pada Rabu, 9 Desember 2021 lalu telah sesuai dengan putusan MK. Bahkan, tidak ada protes atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Kalsel selaku lembaga pengawas.

Nur Zazin menegaskan apa yang dilakukan KPU Kalsel sudah sesuai prosedur. Ia enggan mengomentari soal materi pokok perkara yang menjadi gugatan dari H2D di MK kali ini.

Menurut dia, semua akan dibuka dalam persidangan, jika dalam gugatan yang diajukan H2D ini dilanjutkan.

“Yang pasti, kami yakin gugatan H2D ini ditolak MK. Ini tentu harapan kami. Sah-sah saja, jika segala tuduhan itu diarahkan dari pihak yang kalah,” ucap Zazin.

Masih menurut Zazin, semua yang diperintahkan MK dalam putusan PSU sebelumnya telah dilaksanakan pihaknya selaku penyelenggara pilkada. jjr