loader image

Bupati Minta 10 SKPD Perkuatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

F:\ARSIP WEBSITE MATA BANUA\2021\Juli\18 Juli 2021\12\foto  asli\kontrak.jpeg
RAPAT TEKNIS – Sekda Tabalong H AM Sangadjie, saat memimpin rapat teknis membahas evaluasi dari Kemenpan RB, terkait pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat Pemerintah Daerah untuk prediksi tahun 2020.

TANJUNG – Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah untuk prediksi tahun 2020 terhadap 10 SKPD yang diusulkan Pemkab Tabalong, baru berada pada kategori cc atau cukup.

Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani melalui Kepala Inspektorat Kabupaten Tabalong H Yuzan Noor, meminta agar dalam pelaksanaannya, fokus pada program kegiatan terkait managemen perubahan sesuai bidang SKPD masing-masing.

“Bupati selaku pimpinan daerah, bertekad harus terus digenjot dan dinaikan. Tetapi tentu saja ini bukan pekerjaan mudah, perlu tekad dan komitmen dari semua SKPD,” ujarnya saat rapat teknis menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kemenpan RB di Aula Tanjung Puri Lantai II Sekretariat Daerah Tabalong.

Ia menambahkan, perlu tindaklanjut secara implementasi SKPD untuk melaksanakan reformasi birokrasi, sesuai dengan komponen, sub komponen indikator yang dibuat Kemenpan-RB.

Menurut Yuzan, poin utama untuk upaya peningkatan dalam perolehan nilai, yaitu komponen pengungkit. Seperti dalam penataan tatalaksana, yang disitu ada menanyakan apakah pada pemerintah daerah dan pada SKPD telah disusun peta proses bisnis.

“Nah kalau jawabannya ya, yang mana harus bisa dibuktikan. Dan kalau jawabannya tidak, dan tidak ada bukti, maka nilainya akan kosong, ini contoh,” ujar Yuzan.

Ia mengungkapkan, dalam rapat teknis ini sendiri menyampaikan hasil evaluasi dari Kemenpan-RB tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah untuk prediksi tahun 2020.

“Ditahun 2020 itu, ada 10 SKPD yang kita usulkan dan dinilai oleh Kenenpan-RB dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi,” ujarnya.

Pada hasil evaluasi Kemenpan-RB ini, Kabupaten Tabalong baru bisa mencapai angka 55,62, yang artinya Kabupaten Tabalong dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, baru berada pada kategori cc atau cukup.

“Dari hasil evaluasi itu, kita sampaikan kepada 10 SKPD terkait. Artinya, nilai kita yang 55, 62 harus dilihat apa yang harus dilakukan, dan apa yang akan disempurnakan dari komponen penilai itu ada komponen pengungkit, dan ada komponen hasil,” tambahnya.

Komponen pengungkit itu sendiri dalam melaksanakan reformasi birokrasi, dipatok bobot 60 persen. Sedangkan komponen hasil, dipatok bobot 40 persen.

“Total dari itu kita, Tabalong, hanya mampu 55,62 persen. Karena itulah kita baru mendapat nilai cc,” katanya.

Pihaknya berharap, dengan adanya rapat teknis ini, sepuluh SKPD yang diusulkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah untuk prediksi tahun 2020, dapat lebih fokus pada kegiatan program managemen perubahan sesuai bidang SKPD masing-masing.

Sepuluh SKPD yang diusulkan Pemkab Tabalong dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ini, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkung Hidup, Badan Perencanaan Oembangunan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Sosial. rls