loader image

Pemkab Tangani 18 Desa Lokus Cegah Stunting

F:\ARSIP WEBSITE MATA BANUA\2021\Juli\16 Juli 2021\h12\foto asli\kontrak.jpeg
BERI SAMBUTAN – Wakil Bupati Tabalong H Mawardi saat memberikan sambutan dalam Kegiatan Rembuk Stunting yang digelar oleh Bappeda Tabalong di Gedung Sarabakawa.

TANJUNG – Dalam upaya mempercepat penurunan dan pencegahan stunting, atau kondisi gagal tumbuh yang masih terjadi di beberapa desa di Kabupaten Tabalong, pemerintah setempat saat ini menangani 18 Desa Lokus Intervensi Stunting 2021.

Hal ini, disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong H Abdul Muthalib Sangaji, dalam aksi rembuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tabalong, yang dilaksanakan Bappeda setempat, Rabu (24/7) di Gedung Sarabakawa.

Sekda menyebutkan, ini merupakan upaya Pemkab Tabalong dalam mengatasi meningkatnya stunting di Kabupaten Tabalong. “Beberapa program kegiatan dan anggaran tahun ini, kita laksanakan untuk percepatan penurunan stunting,” ujarnya.

18 Desa Lokus Intervesi Stunting 2021, diantaranya Desa Bangkiling Raya, Desa Tamunti, Desa Mahe Seberang, Desa Halangan, Desa Dambung Raya, Desa Ribang dan Desa Bangkiling.

Sedangkan Desa Lokus 2022, berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/340/2021 tentang penetapan desa prioritas pencegahan penanganan stunting, serta intervensi gizi spesifik dan sensitif mencakup 19 desa.

Untuk program kegiatan dan anggaran 2021, mendukung percepatan penurunan stunting mencakup dana desa sebesar Rp 2,5 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 25 miliar, Dinas Perkimtan Rp 2,4 miliar dan CSR Rp 1 miliar.

Wakil Bupati Tabalong, H Mawardi dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini.

“Semoga melalui acara ini, tercipta komitmen dari seluruh pihak sebagai peserta dalam menanggulangi permasalahan stunting secara bersama-sama, serta program yang telah dirancang dapat direalisasikan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong Muhammad Noor Rifani mengatakan, aksi percepatan penanganan stunting harus mengoptimalkan peran multi sektoral, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat

“Penyelenggaraan intervensi, baik gizi spesifik maupun gizi sensitif, secara konvergensi dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting,” ujarnya.

Menurut Fani –panggilan akrabnya, selain pemberdayaan masyarakat, aksi mempercepat penurunan stunting juga harus mengoptimalkan peran multi sektoral. Dalam pelaksanaannya, upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting ini dilakukan mulai pada tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Ia mengungkapkan, rembuk stunting sendiri merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota, untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan, dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat.

Dalam aksi rembuk percepatan penurunan stunting ini, pihaknya menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Rademan dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmadi. Rls