loader image

Keuangan Pemkab HST Sedang Tidak Baik-Baik Saja

D:\Data\Juni 2021\2406\1\Halaman 1-11 Kamis\KANTOR Bupati HST.jpg
KANTOR Bupati Hulu Sungai Tengah.kesehatan ketat dan semua tamu yang masuk ruangan harus mengikuti tes antigen. adpim/ani

BARABAI – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Teddy Taufani menyatakan, keuangan Pemkab HST saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Dari APBD Tahun 2021 ini sebesar Rp 1,18 triliun, kita defisit anggaran sebesar Rp 290 miliar,” jelas Teddy, Rabu (23/6).

Karena itu, lanjut dia, penilaian keuangan Pemkab HST untuk tahun 2020 tidak mampu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan hanya mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Maka tahun 2021 ini, pemkab tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat.

Hal tersebut, menurutnya, tentunya sangat berdampak, di saat kondisi keuangan HST yang sedang defisit. Karena, syarat untuk mendapatkan DID, Pemkab HST harus memperoleh WTP.

“Dulu, tahun 2016 kita pernah mendapatkan DID tertinggi sebesar Rp 53 miliar. Dan tahun 2019 tadi, karena memperoleh WTP, kita juga memperoleh DID dari pusat sebesar Rp 27 miliar,” katanya.

Teddy menambahkan, DID tersebut bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang bersifat produktif, seperti untuk kesehatan, pendidikan, pertanian dan lapangan kerja. “Kalau 2021 ini, DID 30 persennya untuk penanganan pandemi Covid-19,” kata Teddy.

Ia menjelaskan di tahun 2021 ini, Tim Anggaran Perencanaan Daerah (TAPD) sepakat pada saat refucosing anggaran sudah berkonsep untuk anggaran perubahan APBD.

Ia mengaku, memang defisit APBD HST Tahun 2021 ini sebesar Rp 290 Miliar sebelum refocusing. Namun, setelah direfucosing menjadi Rp 134 miliar, dan Silpa yang direncanakan untuk menutupi defisit hanya sekitar Rp 115 miliar.

Baca juga :  KRBB Rapatkan Barisan Kawal BirinMu

“Jadi, pada anggaran perubahan, kita harus melakukan pengurangan anggaran lagi sekitar Rp 10 miliar untuk menutupi defisit itu,” katanya.

Teddy mengungkapkan, karena dana DAU untuk HST juga dikurangi, maka untuk melakukan efisiensi di perubahan ini akan dilakukan pengurangan belanja pegawai dan operasional, serta dari sisi pendapatan daerah yang akan ditingkatkan.

“Memang agak sulit untuk mengukur kemampuan keuangan daerah itu baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, namun indikatornya dapat dilihat dari proses penerimaan CPNS,” katanya.

Pemerintah Pusat, lanjutnya, mensyaratkan penerimaan CPNS hanya boleh dilakukan jika kondisi keuangan daerah, belanja pegawai harus di bawah 50 persen dari total belanja. Sedangkan kondisi HST saat ini, belanja pegawai dan operasionalnya lebih tinggi dibandingkan pendapatan.

“Makanya tahun 2021 ini, Pemkab HST tidak membuka lowongan CPNS. Jadi dapat dikatakan, kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja, karena lebih tinggi belanja dibandingkan pendapatan daerah, makanya defisit,” tukasnya.

Indikator lainnya, ditambahkan Teddy, juga dapat dilihat dari ketergantungan daerah dengan pusat. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita tidak menyumbang 10 persen dari total APBD, itu tidak ideal, secara keuangan kita tidak mampu, PAD kita tidak mencapai,” katanya.

Ia menyampaikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemkab HST saja, habis untuk gaji pegawai dan operasional. Dapat dikatakan, tahun ini HST puasa dulu untuk pembangunan dan pegawai harus berhemat biaya operasional. ant/yos