loader image

Sekdaprov Minta Pejabat Tidak Ragu Laksanakan Proyek Pusat

BANJARBARU – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar mengingatkan pejabat satuan kerja (Satker) di jajarannya untuk tidak ragu, apalagi takut dalam mengelola kegiatan bantuan yang bersumber dari APBN.

Peringatan Roy itu sangat beralasan mengingat hingga Mei 2021 progress belanja kegiatan pembangunan bersumber dari APBN penyerapan anggarannya masih rendah.

Roy meminta laporan masing-masing satker yang belum merealisasikan proyeknya, kendala apa yang dihadapi sehingga belum melakukan lelang.

“Melihat data dan penjelasan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, penyerapan anggaran yang dikelola SKPD sebagian besar masih rendah,” tegas Sekda saat memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Perkembangan Realisasi APBN Triwulan I Tahun Anggaran 202, Kamis (3/6) di Ruang Aberani Sulaiman Perkantoran Setdaprov Kalsel, di Banjarbaru.

“Lelang terlambat, anggarannya terlambat akhirnya perkembangan ekonominya terlambat juga,” ujar Roy setelah mendengarkan paparan dari Satker.

Roy mengingatkan, terkait e catalog, lelang dan sebagainya. Selama ada di e catalog, tinggal klik maka barang akan datang setelah negosiasi. “Apa susahnya, yang penting kita tidak ada permainan,” ujar Roy.

Sepanjang kerja dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan dan aturan mainnya sudah jelas, ujarnya, tidak ada masalah. “Jika ada pejabat yang sengaja tidak mengusulkan proyek, tidak mengusulkan kegiatan DAK, tolong saya dilaporkan, dinas apa,” tegasnya.

Roy mempersilahkan pejabat mundur saja bila hanya menginginkan jabatan, namun takut mengusulkan proyek dengan alasan tidak mau diperiksa. “Kita akan cari orang yang berani,” tegasnya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah dalam paparannya antara lain menyebutkan, perkembangan DAK Fisik Januari-Mei di Kalsel total realisasi sekitar Rp86.584 miliar atau sekitar 6 persen dari pagu Rp1,446 triliun.

Kendala yang dihadapi, ujarnya, Organisasi Perangkat Derah (OPD) terlambat dalam melaksanaan lelang pengadaan barang, masih ada tahapan lelang yang masih dalam proses sanggah, spesifikasi barang yang dibutuhkan tidak ada dalam e-catalog dan data DAK Fisik yang direkam oleh OPD aplikasi OMSPAN masih direviu oleh APIP.

Dia merekomendasikan, agar proses pelaksanaan lelang pengadaan barang seyogyanya dilaksanakan pada akhir tahun sebelumnya setelah pagu definitif ditetapkan, kemudian diminta agar berkoordinasi dengan LKPP untuk pemenuhan barang yang belum ada di e-catalog dan reviu oleh APIP terhadap data DAK Fisik agar menjadi prioritas. sal/adpim/ani