loader image

Pemenang Sejati di Pilgub Kalsel

D:\Data\Mei 2021\3105\8\rahimullah.jpg
oleh: Rahimullah, Pemerhati Politik dan Kebijakan Publik

Perjalanan panjang terjadi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan selatan. pemungutan suara yang semula sudah dilaksanakan 9 Desember 2020 yang lalu ternyata bukan akhir penentu kemenangan kandidat. hal itu adanya gugatan yang dilakukan salah satu pasangan calon (paslon) ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK sebagai jalan terakhir bagi paslon selaku penggugat yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan. MK yang bersifat kolektif kolegeal dalam mengambil putusan akhirnya mengabulkan sebagian gugatan, yakni memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pada tujuh kecematan yakni satu dari Kota Banjarmasin yaitu Banjarmasin Selatan, lima dari Kabupaten Banjar yaitu Sambang Makmur, Martapura, Astambul, Mataraman dan Aluh-Aluh, serta satu dari Kabupaten Tapin yaitu Kecamatan Binuang 24 tempat pemungutan suara yang rencananya dilaksanakan pada 9 Juni 2021 mendatang. Putusan MK tersebut secara tidak langsung juga membatalkan hasil rekapitulasi KPU Kalsel yang memenangkan pihak Sahbirin Noor dan Muhidin yang memperoleh suara sebanyak 851.822 suara (50,42%) atau unggul sebanyak 8.127 suara dari pasangan Denny Indrayana dan Difriadi Derajat yang memperoleh 843.695 suara (49,76%). Dengan adanya ketetapan PSU Pilgub Kalsel yang akan dilaksanakan maka otomatis ada perubahan perolehan suara yang dihasilkan sebelumnya. Masing-masing paslon bakal bersaing mendapatkan suara rakyat di 827 TPS dengan 266.757 pemilih yang diperebutkan.

Penyelenggaraan PSU Pilgub Kalsel ini sebenarnya memang terkesan dilematis di tengah situasi perekonomian dan kondisi rakyat yang sedang tidak baik-baik saja. Satu sisi uang rakyat kembali terkuras sebesar 24 miliar rupiah untuk memastikan PSU Pilgub Kalsel bisa dilaksanakan pada waktunya. Sisi lain PSU Pilgub Kalsel memang harus dilaksanakan agar demokrasi politik bisa berjalan untuk menghadirkan kepala daerah terpilih yang dalam hal ini Gubernur Kalsel.

Baca juga :  Catatan Terhadap Keputusan Pelarangan Mudik Tahun 2021

Secara sadar maupun tidak sadar ada peradaban baru yang terjadi adanya edukasi masyarakat terhadap perpolitikan di Pilgub Kalsel. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran paslon yang sejak awal membangun narasinya anti money politic. Tentu ada maksud dan banyak variabel mengapa perang terhadap money politic begitu keras didengungkan kepada masyarakat banua. Sangat jarang ada calon kepala daerah yang begitu kencangnya mengkampanyekan dan menempuh segala cara untuk menghalau jika ada paslon lain yang dicurigai menggunakan money politic untuk mempengaruhi masyarakat selaku pemilik daulat.

Ada hal yang menarik juga terjadi dalam tahapan Pilgub Kalsel. Tidak hanya pertarungan antar paslon yang menjadi pusat perhatian, tetapi juga kinerja penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan. Hal ini bermula dari adanya pengaduan yang dilakukan salah satu paslon kepada Bawaslu Kalsel tentang laporan penyalahgunaan kewenangan yang diduga dilakukan paslon lain Pelaporan tersebut ditolak tanpa alasan yang jelas dan pelapor tidak diberikan hasil putusan. pelapor yang tidak terima dengan kinerja Bawaslu Kalsel tersebut memilih melaporkan Bawaslu Kalsel ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelaporan yang termuat dalam perkara nomor 83-PKE-DKPP/II/2021 terdapat para teradu yang diadukan pelapor yakni Ketua dan empat Anggota Bawaslu Kalsel. pengaduan dilakukan karena Bawaslu Kalsel dianggap tidak propesionl dalam menangani laporan penyalahgunaan kewenangan yang diduga dilakkan paslon lain. Dalam perkara tersebut DKPP memutus lima Komisioner Bawaslu Kalsel telah melakukan pelanggaran etik yang dinilai tidak profesional dan tidak terbuka dalam menangani laporan paslon (kumparan.com).

Baca juga :  Omnibus Law Ikut Boyong Pesisir Buat Eksis?

Dengan adanya putusan DKPP menurunkan public trust terhadap kinerja penyelenggara pemilu di Pilgub Kalsel. Sehingga bilamana ada masyarakat menduga penyelenggara pemilu terkesan tutup mata dan tidak berdaya menindaklanjuti laporan cukup beralasan dan sebuah kewajaran. Saatnya pihak penyelenggara pemilu baik KPU Kalsel dan Bawaslu Kalsel, yang sudah diberikan fasilitas dan di gaji dengan uang rakyat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk menjamin pelaksanaan PSU yang berintegritas.. Tugas yang dijalankan juga tidak hanya reaktif menerima laporan, tetapi juga yang tak kalah penting proaktif melakukan pengawasan dan menindaklanjuti laporan penyimpangan yang terjadi selama tahapan PSU berlangsung. Karena juga pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel ini sangat penting dan krusial yang sarat dengan dinamika politik yang tinggi dan akan menjadi sorotan dan perhatian yang tidak hanya masyarakat banua tetapi juga nasional. Jangan sampai ada sengketa lagi yang berujung dilaksanakan kembali PSU di hari kemudian. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu baik KPU Kalsel maupun Bawaslu yang pertaruhannya integritas dan kredibilitas dari penyelenggara agar hasil PSU ini nantinya bisa diterima semua pihak, bahkan yang kalah sekalipun.

Begitu pula dengan para paslon yang berlaga sepatutnya mempunyai komitmen untuk tidak menggunakan money politic dan segala bentuk kecurangan lainnya untuk memenangkan pertarungan. Karena pembersihan dunia politik itu diantaranya harus dimulai dari proses terpilihnya calon kepala daerah yang tidak melakukan money politic dan segala bentuk kecurangan. Tidak terhormat dan akan berbahaya paslon yang menggunakan money politic meraup kemenangan yang ujungnya rakyat yang akan dirugikan dalam kepemimpinannya. Lebih mulia dan terhormat paslon yang kalah karena tidak menggunakan money politic dan segala bentuk kecurangan. Itulah pemenang sejati di Pilgub Kalsel. Kayapa menurut Pian ?