loader image

KPK Nonaktifkan Novel Baswedan

D:\Data\Mei 2021\1205\2\hal 2\KPK Nonaktifkan Novel Baswedan.jpg

JAKARTA – Novel Baswedan dan sebanyak 74 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), secara resmi telah dinonaktifkan lewat Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Plh Kepala Biro SDM KPK, Yonathan Demme Tangdilintin.

Surat keputusan ini diteken pada 7 Mei 2021. Sejumlah pegawai yang tidak lolos TWK mengatakan telah menerima SK yang dimaksud.

SK tersebut berisikan penetapan keputusan pimpinan KPK tentang hasil asesmen tes wawasan kebangsaan yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Adapun sejumlah poin dalam SK tersebut, yakni pertama menetapkan nama-nama pegawai tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, Tidak Memenuhi Syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Kemudian, memerintahkan kepada pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan untuk menyerahkan tugas kepada atasan langsungnya.

“Memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut,” mengutip Diktum Kedua.

Diktum ketiga, menetapkan Lampiran dalam Keputusan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat, keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewan Pengawas KPK, yang bersangkutan (75 pegawai) untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sewenang-wenang

Sementara, Novel Baswedan menganggap Ketua KPK Firli Bahuri telah bertindak sewenang-wenang, menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) perihal penonaktifan 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Menurut dia, SK tersebut seharusnya berisikan penetapan atas hasil asesmen TWK, bukan penonaktifan pegawai.

“Tindakan sewenang-wenangnya pak Firli itu menjadi masalah serius. Ketua KPK bertindak sewenang-wenang itu kan tindakan serius ini,” ujar Novel melalui sambungan telepon, Selasa (11/5).

Novel berujar keputusan ini merugikan kepentingan masyarakat luas dalam hal pemberantasan korupsi, mengingat beberapa pegawai merupakan penyelidik/penyidik kasus yang masih berjalan.

Novel pun menjelaskan, saat ini dirinya tengah menangani kasus penetapan izin ekspor benih lobster (benur), kasus mafia hukum yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman, hingga kasus yang menjerat taipan Samin Tan.

“Karena efeknya perkara yang ditangani tidak bisa berjalan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, Firli telah mencoreng wajahnya sendiri dan pemerintah Indonesia dengan terbitnya SK tersebut.

“Perlu kita lihat, kita kaji, mempertontonkan seperti itu kan sebetulnya mencoreng wajahnya sendiri dan mencoreng pemerintahan Indonesia. Itu kan luar biasa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Sosialisasi dan Kampanye (Dirsoskam) Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, mengungkapkan beberapa nama yang dinyatakan tidak lolos TWK.

Ia menuturkan, puluhan pegawai tersebut terdiri atas pejabat eselon I, eselon II, eselon III, hingga Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidikan dan Penyidikan.

“Satu pejabat eselon I pak Herry Muryanto [Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi], tiga pejabat eselon II saya Dirsoskam Antikorupsi, kemudian Kabiro SDM, kemudian Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi [PJKAKI] Sujanarko. Di eselon III ada Kabag Perancangan Perundang-undangan Rasamala Aritonang, kemudian ada Kabag SDM, dan sebagainya,” tutur dia. web/yos