loader image

DPR Khawatir Beras Bulog Membusuk di Gudang Bila Ada Impor

JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR Sudin meminta ada perubahan dalam tata cara penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) bila pemerintah melakukan impor beras pada Juli 2021 mendatang. Permintaan disampaikan karena ia takut beras yang diserap Perum Bulog membusuk di gudang karena tak tersalurkan karena kebijakan itu.

“Apabila nanti akan ada impor (beras) Juli, stok beras Bulog madiapakan? Kecuali pengambil kebijakan tertinggi di Indonesia mengubah, penerima kartu BPNT wajib membeli beras dari Bulog,” ungkap Sudin dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan pemerintah.

Namun, ia mengingatkan agar penerima kartu BPNT membeli dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah. Jika ini berjalan, maka Sudin berharap tak ada lagi beras Bulog yang terbuang sia-sia.

“(Sekarang) 106 ribu ton sudah tidak layak konsumsi dan yang sudah dimusnahkan 20 ribu ton,” jelas Sudin.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menyatakan terdapat sisa impor beras 2018 sebanyak 200 ribu ton. Dari total tersebut, ia memperkirakan 106 ribu ton beras terancam rusak atau busuk.

Buwas menjelaskan pemerintah memutuskan impor 1,8 juta ton pada 2018 lalu karena karena cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog pada 2018 hanya tersisa 600 ribu ton. Jumlah itu kurang karena Bulog harus menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras sejahtera (rastra).

Namun, pemerintah menyetop penyaluran beras rastra pada pertengahan 2019. Akibatnya, beras hasil impor tak tersalurkan dan menumpuk di gudang Bulog.

Sementara, pemerintah berencana membuka keran impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini. Rencana itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga berdalih itu dilakukan demi menjaga ketersediaan di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan keputusan impor diambil dengan perhitungan yang matang dengan ketersediaan di Perum Bulog. Menurutnya, terdapat notulen rapat di tingkat kabinet yang menyatakan bahwa Perum Bulog harus memiliki cadangan beras atau iron stock sebanyak 500 ribu ton. Pengadaan beras tersebut bisa berasal dari impor.

Sementara, ia mendapatkan informasi bahwa stok beras Bulog saat ini hanya 800 ribu ton. Jumlah itu termasuk sisa beras impor pada 2018 yang sebanyak 270 ribu ton sampai 300 ribu ton.

Menurut Lutfi, beras hasil impor pada 2018 kemungkinan akan turun mutu. Alhasil, jika stok saat ini dikurangi sisa beras impor, maka jumlahnya bisa di bawah 500 ribu ton.

Tak lama setelah wacana itu disampaikan, gelombang penolakan datang tak cuma dari petani, pengamat, akademisi, tapi juga para pejabat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara pada akhir pekan lalu. Ia memastikan tidak ada beras impor yang masuk hingga Juni 2021.

“Saya pastikan sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras,” ujar Jokowi. rep/mb06