loader image

Vaksin Tak Jamin Kebal Virus

Wiku Adisasmito

BANJARMASIN – Pemberian vaksin sinovac, ternyata belum tentu menjamin si penerima atau orang tersebut kebal dari penularan virus Covid-19.

Bahkan, jika penerima vaksi tersebut akan melakukan perjalanan, tetap harus melakukan pemeriksaan Swab Test ataupun Rapid Test Antigen.

“Sekali lagi bukan kita menjadi kebal ya dengan covid, tapi paling tidak mengurangi dampak Covid-19,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahcli Riyadi.

Ia menjelaskan, vaksin ini fungsinya untuk me­ning­katkan imunitas tubuh dari paparan Covid-19, sehingga jikapun masih terjangkit, dia (penyintas Covid-19) tidak akan separah orang yang tidak bervaksin.

Menurutnya, pemberian vaksin sinovac tersebut bertujuan untuk membangun heart imunity atau kekebalan kelompok di masyarakat.

“Sehingga jika sudah terbangun, maka bagi mereka yang sudah divaksin akan melindungi keluarganya atau orang di sekitarnya yang tidak bervaksin,” jelasnya.

Sementara, pemeriksaan Rapid Tes Antigen dan Swab Test bagi warga yang sudah divaksin yang ingin keluar daerah, dikarenakan adanya aturan dari Menteri Per­hu­bungan Republik Indonesia.

“Meski sudah divaksin, kalaupun ingin keluar daerah maka harus ikuti ketentuan Menhub. Seperti di bandara, mewajibkan bukti hasil pemeriksaan Rapid Antigem maupun Swab Test sebelum memasuki pesawat,” kata Machli.

Belum Ada Palsu

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan sindikat atau pengedar vaksin Covid-19 palsu di Indonesia.

Wiku sekaligus menjamin bahwa vaksin corona yang saat ini telah tiba di Indonesia dan digunakan dalam program vaksinasi pemerintah terpantau aman. Sebab, mekanisme kedatangan vaksin yang dilakukan hingga saat ini masih melalui skema government to government (G to G).

“Sampai saat ini belum ditemukan sindikat vaksin di Indonesia, dan semua tahapan pengadaan vaksinasi dilakukan melalui skema G to G, sehingga keaslian vaksin tetap terjamin,” kata Wiku dalam Virtual International Media Briefing yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Senin (8/3).

Wiku mewanti-wanti masyarakat bahwa praktik pemalsuan vaksin me­ru­pakan perbuatan kriminal yang apabila dilakukan maka pelaku akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, lanjut Wiku, pemerintah juga akan terus mengedukasi dan berkoordinasi soal keaslian vaksin kepada para pelaksana vaksinasi gotong royong yang nantinya akan melibatkan sektor swasta dalam pengadaannya.

Pun sebelum mulai didistribusikan, Wiku menegaskan bila merek vaksin gotong royong yang akan digunakan di Indonesia masih harus melalui seleksi ketat di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga aspek halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Nantinya jenis vaksin yang akan digunakan harus mendapat izin pe­ng­gunaan dan nomor izin edar dari BPOM dan kehalalan vaksin dari MUI,” ujarnya.

Perihal vaksin palsu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya bakal membantu lembaga atau instansi terkait yang berwenang dalam proses vaksinasi.

Rusdi mengatakan Polri juga bakal menyoroti proses pelaksanaan vaksinasi tersebut, sehingga pengawasan bukan hanya dalam pengadaan vaksin tersebut. Pengawasan itu, kata dia, dilakukan agar tak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan saat melakukan program vaksinasi.

Adapun kekhawatiran itu muncul usai Interpol berhasil membongkar sindikat distributor vaksin palsu di pasar global China dan Afrika Selatan. Melalui pernyataan pada Rabu (3/3), Interpol berhasil membongkar gudang tempat sekitar 400 ampul atau setara 2.400 dosis vaksin corona palsu di sebuah gedung di Germiston, Gauteng, Afrika Selatan.

Sementara itu di China, Interpol juga berhasil mengidentifikasi jaringan yang menjual vaksin Covid-19 palsu. Aparat berhasil merazia gudang produksi, menyita lebih dari 3.000 dosis vaksin palsu, dan menahan sekitar 80 orang tersangka.