loader image

AHY Temui Mahfud MD Laporkan KLB Demokrat Kubu Moeldoko

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat mendatangi Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/3), untuk mengirim surat keberatan terhadap KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. AHY melaporkan gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang memenangkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Pertemuan AHY dan Mahfud berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (8/3) sekitar pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan video yang diterima, tampak AHY ditemani oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifky Harsya dan Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron. Mereka kompak mengenakan baju berwarna biru khas warna Demokrat.

Herman mengatakan pertemuan tersebut bertujuan sebagai silaturahmi antara pengurus inti Demokrat terhadap Mahfud yang memiliki status sebagai pembina partai politik di Indonesia.

AHY, kata dia, juga melaporkan terkait gelaran KLB ilegal yang telah digelar oleh Demokrat versi kubu Moeldoko di Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Kita melaporkan terhadap apa yang terjadi dengan Partai Demokrat, dengan seterang-terangnya sejelas-jelasnya. Begitu. Iya dong [bahas KLB]. Kita laporkan ke Mahfud sebagai pembina parpol di Indonesia,” kata Herman kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/3).

Lebih lanjut, Herman menyampaikan Mahfud dan pihaknya masih menunggu upaya lanjutan yang akan ditempuh oleh Demokrat kubu Moeldoko.

Ia juga belum mendapatkan informasi terkait pengajuan Surat Keputusan kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko ke Kementerian Hukum dan HAM sampai saat ini.

“Ya, nanti kita tunggu. Kan, di sana belum tahu. Pertemuan politik juga belum disampaikan kepada pemerintah,” kata Herman.

Selain itu, Herman mengatakan bahwa Mahfud menilai persoalan dualisme ke­pe­ngu­rusan partai nantinya harus diselesaikan melalui pro­ses hukum yang sesuai peraturan pe­rundang-undangan. Mahfud, kata dia, me­mas­tikan bahwa pemerintah tak akan keluar dari koridor hukum yang berlaku dalam menghadapi polemik tersebut.

“Nanti ada proses hukum yang ditempatkan kepada hukum dan sesuai peraturan pe­run­da­ngan-undangan. Pokoknya tak akan keluar dari proses sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Herman. Sebelumnya, Moeldoko didapuk jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. KLB itu digelar sejumlah kader Demokrat yang tidak puas dengan ke­pe­mim­pinan AHY. cnn-i