loader image

Tim BirinMU Imbau Setop Lempar Opini

Jangan Cederai Suasana Kondusif di Kalsel

KONFERENSI PERS – Tim BirinMu H Supian HK dan H Puar Junaidi saat menggelar konferensi pers, menyikapi seputar perkembangan sidang gugatan Pilkada Kalsel di MK. istimewa

BANJARMASIN – Sidang sengketa Pemilihan Ke­pala Daerah (Pilkada) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, yang diajukan pasangan calon nomor urut 02, Den­ny Indrayana-Difri masih bergulir di Mah­kamah Konstitusi (MK) Jakarta dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Namun, sangat di­sa­yangkan di tengah suasana kondusif yang sudah berjalan saat ini, ternyata dicederai dengan opini yang menyebut telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan pe­nye­leng­gara pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar, yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Opini tersebut kemudian direspons Tim BirinMU diwakili H Supian HK dan H Puar Junaidi. Kepada wartawan di Banjarmasin, Supian me­ngingatkan jangan melempar opini di tengah suasana kondusif. “Kita imbau setop melempar opini yang tidak menyenangkan,” ujar Ketua Bappilu Partai Golkar Kalsel Supian HK, di Banjarmasin, Kamis (25/2).

Supian menegaskan dugaan penggelembungan suara itu ditudingkan kepada Abdul Mutalib, yang merupakan Komisioner KPU Kabupaten Banjar, oleh saksi dari pasangan calon Denny-Difri. Namun, hal itu sudah dibantah yang ber­sangkutan.

Supian menandaskan, pihaknya menghargai pendapat dari para saksi, baik saksi dari paslon 01 maupun paslon 02 yang sudah memberikan keterangan dalam persidangan. Biarlah nanti para hakim MK yang memutuskannya.

“Janganlah membuat suasana yang sudah kondusif ini menjadi keruh. Tunggu saja keputusan dari para hakim Mahkamah Kons­titusi yang diagendakan pada 19 Maret hingga 24 Maret,” imbaunya.

Sementara, Puar Junaidi menegaskan pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat dan saat ini sudah masuk dalam tahapan akhir, yakni sidang di MK. Sayangnya, ada pihak yang merasa tak puas dengan keputusan KPU beberapa waktu lalu.

Diceritakannya, pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Februari lalu, ada keterangan saksi yang menuding adanya dugaan penggelembungan suara salah satu paslon, hingga kemudian dugaan ini diviralkan seolah-olah benar.

“Sedangkan pihak yang dituding (Abdul Mutalib, red) ternyata sudah membantah bahwa itu tak benar,” tegas Puar.

Karena itu, ia berharap jangan sampai Kalsel yang sudah kondusif ini dicederai dengan hal-hal yang tak mestinya, atau perbuatan yang melawan hukum, agar tidak menjadi presiden buruk dan hal seperti ini harusnya masuk dalam ranah hukum.

Artinya, kata Puar, KPU merasa keberatan dan melaporkan kepada polisi untuk dilanjutkan penyelidikan tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh saksi yang menuding KPU sudah melakukan penggelembungan suara agar proses pilkada ini betul-betul berjalan baik sesuai harapan masyarakat Kalsel.

“Dulu pada 2016 silam hal ini pernah terjadi. Ada istilah waktu itu saksi palsu di daerah Pangkalan Bun.

Karena itu jangan sampai ini terjadi di Kalsel, makanya kita minta KPU segera menindaklanjuti kepada aparat penegak hukum agar masyarakat tidak dicederai dengan opini menyesatkan yang justru me­nyu­dutkan KPU sebagai lembaga pe­nyelenggara pemilu,” ujar Puar. rls/rds