loader image

Pegawai Non-ASN Masuk BPJamsostek

BANJARMASIN – Kepala Badan Penyelenggara Jam­sostek (BPJamsostek) Cabang Banjarmasin Opik Taufik mengungkapkan, 10 pe­­merintah daerah (pemda) di Kalimantan Selatan telah menjamin para pegawai non-Aparatur Sipil Negara masuk program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Menurut dia, saat sosialisasi program BPJS ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah non-ASN di lingkup Pemprov Kalsel di Banjarmasin, Selasa, selain pemprov ada tiga pemda lagi yang menjadi PR pihaknya, agar para pegawai non-ASN bisa semuanya masuk program Jamsostek.

“Jadi yang belum itu Kabupaten Tapin, Kota Banjarmasin sebagian belum, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara,” paparnya.

Sementara, lanjut Opik, untuk kabupaten/kota lainnya, bahkan sampai ke pegawai non-ASN pada perangkat desa, sudah dimasukkan dalam program Jamsostek.

“Kami harapkan pemda lainnya yang belum ini bisa mengikuti seperti itu,” paparnya.

Opik mengatakan, setelah sosialisasi di lingkup Pemprov ini, pihaknya juga akan melakukan di pemda yang belum keseluruhan mem­as­uk­kan pegawai non-ASN untuk masuk program Jamsostek ini.

Opik mengatakan, PR yang cukup berat juga untuk mengajak para pekerja di luar pemerintahan yang jumlahnya sekitar 1,4 juta di provinsi.

Sebab, tutur dia, hingga kini baru tercapai 26 persen dari jumlah keseluruhan pekerjaan tersebut yang masuk program Jamsostek.

Padahal, lanjut dia, program Jamsostek penting diikuti para pekerja. Sebab, risiko kerja bisa kapan saja terjadi, hingga diperlukan jaminan sosial ketenagakerjaan itu bagi mereka. ant/yos