loader image

Asosiasi UMKM Sambut Kebijakan Deklarasi Halal

JAKARTA – Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menyambut baik kebijakan men­ya­ta­kan atau mendeklarasikan kehalalan produk bagi pe­laku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang ingin me­n­dapatkan sertifikasi halal. Aturan itu dinilai me­mu­dahkan pelaku usaha.

“Memproklamirkan produknya halal ini nanti dia (UMK) lebih mudah mendaftarkan sertifikasi gra­tis, apalagi gratis. Lebih mudag karena tidak per­lu menunggu auditor,” ujar Ketua Umum Aku­min­do Ikhsan Ingratubun.

Ia menjelaskan, sertifikasi halal dibutuhkan UMKM demi menambah nilai jual produknya. “Ka­lau sudah dideklarasikan, berarti sudah sesuai sya­rat-syarat halal yang dibutuhkan. Jadi si­lah­kan,” tutur dia.

Selanjutnya, kata Ikhsan, Badan Peny­el­a­ng­ga­ra Jaminan Produk Halal (BPJPH) perlu men­yu­sun petunjuk teknis atau juknis terkait kebijakan dek­larasi halal. “Juknis diperlukan, semua UMKM harus tahu syaratnya bagaimana men­dek­larasikan, karena ini untuk mereka sendiri,” ujar­nya.

Ikhsan menambahkan, sosialisasi aturan ter­se­but harus diberikan kepada UMKM. “Terutama so­si­alisasikan juknisnya harus, supaya teman-te­man deklarasi,” katanya.

Kini, sambungnya, pelaku UMKM tengah me­nu­nggu aturan teknis dari BPJPH. “Sebab harud comply juknis. Aturan ini bagus, kita harus ap­resiasi,” tutur dia.

Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah (PP) No­mor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bi­dang Jaminan Produk Halal (JPH) telah dit­er­bit­kan. Regulasi baru turunan Undang-Undang Cip­ta Kerja itu diyakini dapat mempercepat pem­ba­ngunan ekosistem halal di Tanah Air.

Salah satu isi PP tersebut yakni soal deklarasi ha­lal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). De­ngan begitu, pelaku UMK nantinya harus men­yampaikan pernyataan terkait kehalalan produknya ke­pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Ha­lal (BPJPH). rep/mb06