loader image

Ananda-Mu Siapkan Bukti Baru Kecurangan

JAKARTA – Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Ananda-Mushaffa Zakir (Ananda-Mu), menyiapkan sejumlah bukti baru untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah diserahkan sebelumnya ke MK terkait dengan kecurangan pilkada setempat.

Ananda dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Jumat lalu, mengatakan, timnya men­yiapkan bukti tambahan soal adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan calon petahana.

Ia juga mengapresiasi Mah­kamah Konstitusi (MK) yang memberikan kesempatan bagi pihaknya untuk lanjut ke pem­bahasan pokok perkara dan menjabarkan lebih terperinci bukti-bukti terjadinya dugaan pelanggaran pada Pilkada Kota Banjarmasin 2020.

“Saya bersyukur kepada Allah SWT dan sangat meng­apresiasi Mahkamah Konstitusi yang memberi kami kesempatan lebih lanjut untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran TSM dalam Pilkada Banjarmasin 2020,” katanya.

Calon walikota nomor urut 04 yang didukung oleh partai Golkar, PKS, PAN, dan Nas­Dem itu mengatakan, pihaknya akan lebih menyakinkan hakim-hakim MK dengan dalil-dalil yang telah disampaikan dan dukungan seluruh bukti-bukti, termasuk bukti baru.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Ananda dengan memberikan kesempatan lanjut ke sidang selanjutnya dengan tahapan mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli. Rencananya sidang tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2021.

Ananda melihat berlanjutnya permohonan pihaknya ke tahap selanjutnya dalam sidang seng­keta pilkada, disebabkan MK nyata-nyata melihat ada pelang­garan serius dan substantif dari bukti-bukti yang telah diterima dan dipelajari.

Hal ini terlihat dari langkah MK yang mengadili permohonan PHP Pilkada Banjarmasin 2020 yang tidak semata berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10 Tahun 2016 soal ambang batas.

MK lebih memilih untuk melihat dengan teliti bukti-bukti yang telah disampaikan tim hukumnya di awal gugatan.

Pengacara Ananda, Sulaiman Sembiring, berharap Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dengan mendiskualifikasi pasa­ngan petahana Ibnu Sina-Arifin Noor, kemudian membatalkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kota Ban­jarmasin 2020.

Ia mengatakan bahwa pihak­nya telah memberikan bukti kuat dugaan pelanggaran pasangan nomor urut 02 itu ke majelis hakim MK pada sidang peme­riksaan pendahuluan pada Senin (1/2) lalu.

“Dalam Pilkada Banjarmasin 2020 terjadi politik uang ter­struktur, sistematis, dan masif, diduga dilakukan petahana. Kami telah melaporkan ke Bawaslu Kota Banjarmasin dan itu ter­bukti,” kata Sulaiman.

Ia kembali menyayangkan hasil keputusan Bawaslu yang membuktikan adanya politik uang tidak menjadi dasar bagi lembaga penyelenggara pemilu men­diskualifikasi pasangan Ibnu Sina-Arifin Noor.

Bawaslu hanya menjerat dua orang ASN yang terbukti mela­kukan politik uang. Keduanya adalah lurah dan kepala sekolah dasar negeri yang diduga tim inti pemenangan bayangan Ibnu Sina-Arifin Noor.

“Keyakinan kami majelis hakim MK merupakan orang-orang terpilih dan sangat pro­fesional, terbukti dengan kepu­tusannya melanjutkan gugatan ke tahap selanjutnya. Saya menyakini hakim telah melihat fakta sub­stantif dugaan politik uang diduga menyebabkan suara paslon nomor urut 02 mem­bengkak drastis,” ujarnya. ant