loader image

Usaha Mikro Diizinkan Beri Upah di Bawah UMP

JAKARTA – Pemerintah mengizinkan usaha mik­ro dan kecil untuk memberikan upah pekerja di ba­wah upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kota/kabupaten (UMK).

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pe­me­rin­tah (PP) Nomor 36 Tahun 2021tentang Pe­ng­u­pa­han yang merupakan turunan dari Undang-un­dang (UU) Nomor 11 tentang Cipta Kerja.

“Ketentuan upah minimum sebagaimana di­mak­sud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 35 di­kecualikan bagi usaha mikro dan kecil,” tulis Pa­sal 36 (1) PP36/2021, dikutip Senin (22/2).

Kendati demikian, pengecualian pemberlakuan UMKM bagi usaha mikro dan kecil diberlakukan de­ngan sejumlah ketentuan. Dalam hal ini, upah usa­ha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan ke­se­pakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh de­ng dua ketentuan.

Pertama, paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi. Ke­dua, nilai upah yang disepakati paling sedikit 25 persen di atas garis kemiskinan provinsi.

“Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis ke­mis­kinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hu­ruf a dan huruf b menggunakan data yang ber­sum­ber dari lembaga yang berwenang di bidang sta­tistik,” tulis Pasal 36 (3) PP 36/2021.

Usaha mikro dan kecil yang dikecualikan dari k­e­tentuan upah minimum wajib mem­per­tim­ba­ng­kan soal mengandalkan sumber daya tradisional dan tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan padat odal.

Sebagai informasi, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Me­nengah, usaha mikro adalah usaha yang me­miliki kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta, tidak ter­masuk bangunan dan tanah tempat usaha dengan omzet tahunan paling banyak Rp300 juta per tahun.

Sementara, usaha kecil adalah usaha yang me­mi­liki kekayaan bersih Rp50 juta dengan maksimal Rp500 juta. Adapun hasil penjualan bisnis antara Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar per tahun. cnn/mb06