loader image

Pernikahan Dini Kembali di Bidik, Ada Apa?

Oleh :Nur fadilah,SE

( Pemerhati sosial dan Generasi)

Aisha Weddings ramai jadi perbincangan warganet di Facebook, dan Twitter. Menurut penelusuran Tirto.id di Twitter, “Aisha Wedding” jadi trending nomor 1 di dengan jumlah twit sebanyak 2.618 hingga Kamis (11/2/2021) pukul 09.35 WIB. Viralnya Aisha Weddings bermula dari twit @SwetaKartika pada Selasa (9/2/2021) yang mengutip promosi Aisha Weddings soal pernikahan di bawah umur. Dalam tangkapan layar dari Aisha Wedding website itu, tercantum promosi agar wanita harus menikah pada usia 12-21 tahun.

Yayasan Pulih, yang bergerak di bidang pemulihan psikologis, memberikan paparan mengenai bahaya menikahkan anak di bawah umur, atau sebelum mereka berada di usia matang. “Menikahkan anak sebelum mreka matang secara fisik, pemikiran & emosional justru akan menghambat anak untuk dapat mengeksplorasi dunianya lebih jauh, juga membuat mereka lebih rentan terkena kekerasan serta dampak negatif lainnya dr perkawinan anak,” demikian twit Yayasan Pulih pada Rabu (10/2/2021).

Promosi nikah muda dari Aisha Weddings ini juga mendapat kecaman dari Anggota Ombudsman RI (ORI), Ninik Rahayu. Kata dia, kampanye tersebut tidak hanya meresahkan masyarakat, akan tetapi juga merusak upaya penghapusan diskriminasi gender yang masih muncul hingga saat ini. Kata Ninik, kampanye Aisha Weddings tersebut seperti menyuburkan ketidakpatuhan atas kebijakan nasional sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara terutama, perempuan dan anak. “Perempuan dan anak perempuan berhak mengenyam pendidikan yang tinggi, berhak mendapat perlindungan kesehatan reproduksinya, dan lainnya, sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Anak,” kata dia lewat keterangan tertulisnya, Rabu (10/2/2021). Ia menilai bahwa kampanye Aisha Weddings berpotensi merusak tatanan kaum muda Indonesia. Padahal, kata dia, saat ini pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sedang gencar melakukan pemberantasan perkawinan anak dan perdagangan anak melalui perkawinan.

Viralnya Aisha Weddings ini akhirnya membuat berbagai pihak menyoroti kembali masalah pernikahan dini. isu ini dijadikan bahan untuk membahas kembali ajaran Islam yang dinilai mendiskreditkan posisi perempuan dalam pernikahan. Ada apakah gerangan?

Baca juga :  Kekerasan Bukan Satu-satunya yang Kita Punya

Stigma terhadap Islam

Situs tersebut dicurigai sebagai upaya membangun persepsi dan opini publik untuk menstigma ajaran Islam. Setelah isu ini ramai diperbincangkan, desakan untuk mengesahkan RUU-PKS pun mengemuka. Desakan itu datang dari Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Mereka mengecam promosi yang dilakukan Aisha Weddings. Mereka menyebut promosi nikah muda, poligami, dan nikah siri adalah bentuk pelecehan terhadap agama karena memanfaatkan agama untuk tujuan bisnis dan eksploitasi seksual anak perempuan. “Kasus ini membuktikan bahwa kawin paksa dan eksploitasi seksual itu nyata adanya. Oleh karenanya pengesahan RUU-PKS yang diharapkan menjadi payung hukum untuk melindungi korban dan calon korban, sekaligus menindak pelaku merupakan sesuatu yang mendesak.” kata Badriyah Fayumi, ketua Majelis Musyawarah KUPI, dikutip dari suara.com, 12/2/2021.

Komnas perempuan pun angkat bicara. Mereka merasa prihatin atas penggunaan agama untuk mendorong pernikahan anak. Aktivitas itu dinilai merugikan perempuan dan membawa risiko pada situasi perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Jika demikian besar perhatian terhadap anak-anak dan perempuan, bagaimana dengan promosi pergaulan bebas yang mewujud dalam film-film yang mengarah pada seks bebas? Mengapa mereka yang aktif bersuara untuk anak-anak dan perempuan tak turut vokal mengomentari derasnya liberalisasi pergaulan di kalangan remaja? Zina melegal, syariat Islam disoal.

Jika kita lihat, ada penyebab utama di balik maraknya pernikahan dini, kekerasan seksual, tingginya perceraian, KDRT, dan berbagai masalah yang menimpa perempuan. Pernikahan dini ada karena banyaknya dispensasi nikah di kalangan remaja, yang mana dispensasi nikah ini muncul dilatari karena banyaknya remaja yang hamil di luar nikah. Tingginya angka perceraian dalam rumah tangga pasangan muda disebabkan banyak faktor, baik faktor internal seperti ketaksiapan pasangan menjalani biduk rumah tangga ataupun faktor eksternal berupa persoalan ekonomi.

Namun, bagi para pegiat kesetaraan gender dan HAM, permasalahan yang kerap melanda kaum perempuan dan anak-anak selalu dikaitkan dengan diskriminasi syariat Islam terhadap perempuan. Seperti nikah muda, poligami, aturan berpakaian, dan lainnya.

Baca juga :  Kasus Kebocoran Data dan Risiko yang Mengintai

Islam Memuliakan Anak dan Perempuan

Jika ingin menuntaskan permasalahan, haruslah melihat akar masalahnya. Salah mendiagnosis masalah, bisa berakibat salah memberi solusi. Ada kekerasan pada anak dan perempuan, diambillah solusi RUU-PKS. Banyaknya seks bebas di kalangan remaja, diambillah program sex education. Solusi prematur semacam ini hanya akan menimbulkan masalah baru yang berkepanjangan.

Anehnya, mereka tidak berteriak lantang untuk membela hak anak, perempuan dan masyarakat ketika ada hal yang mengganggu tumbuh kembang anak dan ketenangan masyarakat. Free sex di kalangan anak-anak dan remaja, trafficking anak, games on-line yang menyita waktu belajar anak, film, majalah, games yang menstimulasi anak untuk melakukan pornoaksi atau kekerasan, dan sebagainya. Tidakkah ini sebenarnya yang merampas hak tumbuh kembang anak dan hak-hak dasar mereka?

Alasan memberi hak hidup pada mereka bukan dengan mengajarkan kesehata reproduksi yang mengajari cara berseks aman, alat kontrasepsi, dan alat reproduksi. Menjaga mereka adalah dengan menjauhkan sejauh-jauhnya dari stimulan naluri seksual, seperti gambar-gambar porno, nyanyian atau cerita yang melukiskan hasrat nafsu seksual.

Jika ingin hak pendidikan mereka tidak terampas, enyahkan segala penghambat semangat belajar, seperti games, mall, food, fashion, film yang merenggut waktu berharga mereka. Anak-anak generasi penerus, wajib hidup dalam suasana steril dari pemicu berbagai tindakan kriminal, suasana pergaulan yang bersih dan suci, yang menunjang pembentukan kepribadian generasi yang cerdas, pandai, tangguh, sholih dan berakhlak mulia.

Jika bersemangat untuk membela hak hidup anak, bersuara lantanglah dan bersungguh-sungguh berupaya untuk menuntut pemerintah mengeluarkan UU anti seks bebas, anti pornografi, anti –liberalisasi sosial dan budaya, anti ekonomi neo-liberal, anti kapitalisme layanan publik, karena sesungguhnya hal itulah yang telah merampas hak hidup anak dan masyarakat. Kebijakan itulah yang telah menimbulkan kemiskinan massal yang merata hingga ke wilayah desa, kebijakan liberalisasi budaya itulah yang menimbulkan free sex, kehamilan tidak diinginkan, aborsi, lesbi dan homo yang telah menjadi momok di masyarakat.

Baca juga :  Anomali pada Supremasi Hukum

Dalam Islam, perempuan itu dimuliakan. Bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan tercermin dalam pengaturan pakaian dan pergaulan dalam syariat Islam. Islam mewajibkan perempuan menutup aurat, memakai jilbab dan kerudung, menundukkan pandangan, serta memisahkan kamar anak. Semua itu diatur dalam rangka menjaga agar perempuan terjaga. Islam melarang aktivitas zina dan yang mendekati zina (pacaran), ber-khalwat (berduaan dengan nonmahram), bercampur baur, semua itu dalam rangka menjaga interaksi pergaulan dengan lawan jenis.

Adapun mengenai nikah muda, sejatinya tidak ada batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Rasulullah Saw. bersabda, “Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kemaluan. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya.” (HR Bukhari No. 4479)

Kata mampu dalam hadis tersebut maksudnya ialah mampu bertanggung jawab atas segala beban pernikahan. Bagi laki-laki, ia mampu menafkahi istrinya dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Bagi perempuan, kata mampu merujuk pada pengetahuan dan keterampilan mendidik anak karena perempuan akan menjadi ibu dan pengatur rumah bagi suaminya.

Islam mendefinisikan taklif hukum tidak diukur dari rentang usia anak sebagaimana pandangan sistem sekuler. Tolok ukur taklif hukum itu dilihat dari usia balig. Jika anak sudah memasuki usia balig, ia bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya.

Oleh karenanya, jika kita menginginkan kehidupan yang mampu melindungi anak-anak, perempuan, dan keluarga, kembalikan pengaturan kehidupan ini pada syariat Islam. Dengan penerapan syariat Islam, generasi terdidik dengan iman dan ketaatan yang tinggi. Masyarakat terbina dengan ketakwaan, negara pun memainkan perannya menjaga generasi dari tontonan dan pemahaman yang menyesatkan.