loader image

Tapin Mulai Berlakukan PPKM Cegah Covid-19

E:\ARSIP-WEBSITE-MATABANUA\14012021\Daerah\tapin\--foto 01.jpg
RAPAT-Bupati Tapin HM Arifin Arpan MM saat memimpin rapat bersama tim gugus tugas penanganan Covid-19 Kab.Tapin.{[herman]}
RANTAU,- Bupati Tapin HM Arifin Arpan MM pimpin rapat kordinasi pemberlakukan PPKM bersama gugua tugas percepatan penanganan Covid-19, di Kediaman Dinas Bupati Tapin, di Rantau.

Rapat koordinasi dihadiri Dandim 1010 Rantau Letkol Inf Andi Sinrang, Kabag Ops Polres Tapin Kompol Rainhard Maradona, Wakil Ketua 2 DPRD Tapin H Sulaiman, Sekda Tapin H Masyraniansyah, Kepala BPBD H Said Abdul Nasir, Kasatpol PP H Mahyudin, Kepala Dinas Kesehatan Dr H Alfian Yusuf dan Direktur RSUD Datu Sanggul H Milhan SPOg, Kakankemenag Tapin H Mahrus bersama pimpinan SOPD terkait dan jajaran tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

Selain membahas terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), rapat juga membahas terkait persiapan vaksinasi dan pembentukan Posko Covid-19 diseluruh kecamatan serta dibahas tentang penerapan protokol kesehatan dan Monev perubahan perilaku masyarakat melalui operasi yustisi.

Rencana vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia tanggal 13 Januari, Kabupaten Tapin siapkan 10 orang tenaga kesehatan yang akan divaksin,” hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Dr Alfian Yusuf kepada awak media, jumat (08/01/2020) lalu.

Seperti yang di sampaikan Kadinkes Tapin Dr H Alfian Yusuf terkait persiapan vaksinasi serentak yang pencanangannya akan dimulai oleh presiden RI pada tanggal 13 Januari dan kemudian disusul oleh provinsi dan kabupaten.

Kabupaten Tapin telah menyiapkan 10 orang tenaga kesehatan yang akan divaksin pertama pada tahap awal. “Karena untuk vaksinasi serentak minimal setiap daerah menyiapkan 10 orang, vaksinasi tahap awal ini akan diberikan kepada 10 orang tenaga kesehatan yang telah siap.” Kata H Alfian Yusuf.

“Setelah semua tenaga kesehatan di vaksin, tahap selanjutnya yakni ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN yang banyak berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan tahap ke tiga baru masyarakat yang di vaksin,” tambahnya.

Dijelaskan Dr H Alfian Yusuf, 10 orang tenaga kesehatan yang siap di vaksin, nama – nama akan kita laporkan terlebih dahulu ketingkat provinsi dan provinsi akan melaporkannya lagi ketingkat pusat dan mereka yang di vaksin akan terus dipantau.

Terkait persiapan intern, kita akan mengundang IDI termasuk dokter penyakit dalam untuk melakukan screening 10 tenaga kesehatan yang akan divaksin. Hal ini untuk melihat ada tidaknya penyakit penyerta, jika ada penyakit, walaupun mereka bersedia di vaksinn tetap tidak kita perbolehkan.

“Karena itu disini peran dokter untuk melihat apakah yang bersangkutan boleh atau tidak boleh divaksin,” paparnya.

“Untuk vaksinasi ini, walaupun seseorang memenuhi syarat untuk di vaksin akan tetapi yang bersangkutan tidak bersedia juga tidak dapat dilakukan vaksinasi,” ujarnya lagi.

Intinya pada hari senin (11/01/2021) kemarin, kita harus menyetorkan nama – nama 10 orang pertama tenaga kesehatan orang yang akan di vaksin. Dari 1.472 tenaga kesehatan yang ada di Tapin mereka sudah terdata untuk vaksinasi dan kita akan menyiapkan sekitar 1.500 vaksin dimana kita mendapat 3.000 dosis vaksin.

Terkait kesiapan menerima vaksin, kita telah menyiapkan tempat penyimpanan dan telah berkordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan saat kit menerima vaksin. Selanjutnya vaksin akan kita distribusikan di 15 pasilitas kesehatan yang ada di Tapin.

Ke 15 Paskes yang ada sendiri sudah kita daftarkan dan sudah memenuhi syarat. 15 Paskes terdiri dari 13 Puskesmas, 1 RSUD Datu Sanggul dan 1 klinik milik Polres Tapin.

“Disetiap Paskes akan ditempatkan 4 orang tenaga yang terdiri satu dokter untuk memastikan orang itu memenuhi syarat untuk vaksinasi atai bebas dari penyakit penyerta, kedua vaksinator terlatih atau perawat sebanyak 2 orang dan satu admin,” papar dr Alfian Yusuf.

Bupati Tapin HM Arifin Arpan MM mengatakan, vaksinasi hanya sebagian dari upaya pencegahan Covid-19, walaupun vaksin kita sudah di vaksin, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. “Seperti melaksanakan kebiasaan 3M dan 3T harus terus jalan,” kata Bupati.

Dalam upaya mengamankan 3M, Satuan Tugas juga akan membentuk Posko pendisiplinan 3M dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan tingkat RT.”Termasuk melanjutkan pendisiplinan protokol kesehatan melalui operasi yustisia,” ucap Bupati.

Dikatakan Bupati, vaksinasi sendiri halal karena mendapatkan fatwa dari MUI dan sudah mendapat persetujuan dari BPOM, sehingga tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.{{her/mb03}}