loader image

Penanggulangan Banjir Perlu Koordinasi Pemerintah

KUNJUNGAN - Komisi I DPRD Kalsel saat melakukan kunjungan kerja terkait kesiapan Kabupaten HSU menghadapi banjir. mb/rds
KUNJUNGAN – Komisi I DPRD Kalsel saat melakukan kunjungan kerja terkait kesiapan Kabupaten HSU menghadapi banjir. mb/rds

BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan minta kepada pemerintah kabupaten dalam menanggulangi banjir saling berkoordinasi.

Hal tersebut menjadi perhatian khusus wakil rakyat yang duduk di Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Sekatan saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dalam rangka monitoring kesiapan dalam menghadapi musibah banjir.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Syahdillah mengatakan perlunya koordinasi antar pemerintah Kabupaten dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Menurutnya di wilayah Kabupaten Hulu Sungai utara terdapat pertemuan antara 2 sungai besar yaitu sungai yang berada di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, sehingga walaupun curah hujan rendah di Kabupaten HSU akan tetapi jika tingkat ketinggian air sungai di 2 Kabupaten tersebut maka akan berpengaruh juga pada wilayah Kabupten HSU.

“Sebagaimana kita tahu wilayah HSU merupakan pertemuan 2 sungai besar di Tabalong dan Balangan, sehingga juga berpengaruh terhadap ketinggian air di HSU, untuk itu perlu adanya koordinasi antar 3 pemerintah daerah tersebut, untuk itu kita akan mendorong Pemerintah Provinsi melalui BPBD Provinsi untuk bersama-sama mennyelesaiklan hal tersebut” ujar H Syahdillah, Senin (11/1) sore.

Sementara itu Kepala BPBD Kabupaten HSU, Drs Sugeng Riyadi yang menerima kunjungan mengungkapkan untuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilihat dari pola tahun-tahun sebelumnya, minimal ada 2 kali pertahun dilanda banjir, yang mana ancamannya sampai akhir bulan februari.

“Belajar dari tahun-tahun yang lalu ancamannya sampai akhir Februari 2021,” ujarnya. rds