loader image

Rudy: Aduan Masyarakat Dapat Jadi Dasar Kebijakan Daerah

Plt Gubernur Kalimantan Selatan, H Rudy Resnawan saat memaparkan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) dan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR) secara virtual di Banjarbaru.
Plt Gubernur Kalimantan Selatan, H Rudy Resnawan saat memaparkan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) dan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR) secara virtual di Banjarbaru.

BANJARBARU – Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penyelesaian aspirasi atau pengaduan dari masyarakat dengan cepat dan tepat.

Bahkan aduan masyarakat bisa menjadi kebijakan daerah sebagai implementasi dari pelak­sanaan prinsip-prinsip peme­rintahan yang baik.

Seperti penyikapan aduan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan untuk dijadi­kan sebuah kebijakan publik.

Hal itu disampaikan Pelak­sana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Selatan, H Rudy Resnawan pada saat memaparkan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) dan layanan aspirasi dan penga­duan online rakyat (LAPOR).

Pemaparan Gubernur Kalsel itu disampaikan dihadapan Tim Juri dari Kementerian Penda­yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia, melalui virtual, di Banjarbaru, Jumat (13/11).

Disampaikan Rudy, ada beberapa aduan yang menjadi kebijakan Pemprov Kalimantan Selatan diantaranya aspirasi permohonan perbaikan dan pelebaran jembatan yang meng­hubungkan kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.

“Tahun ini jembatan sudah selesai diperbaiki dan dilebarkan serta telah diresmikan,” katanya. Dan respon cepat pengaduan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah provinsi.

Pada tahun 2020 jumlah aduan terus mengalami pening­katan. Jumlah penga­duan mening­kat dari tahun ke tahun dengan presentasi tindak lanjut aduan yang melampaui dari target yang telah ditetapkan pada SOP.

Adapun jumlah aduan se-Kalimantan Selatan dari tahun 2017 sebanyak 330, tahun 2018 sebanyak 1.363, tahun 2019 sebanyak 3.294 dan tahun 2020 sebanyak 4.938.

Pemaparan kali ini untuk mem­perdalam aspek yang berkaitan dengan inisiatif yang diajukan dan capaian dalam setiap aspek pengaduan pela­yanan publik sesuai dengan kriteria penilaian yang di­tetapkan.

Kriteria tersebut antara lain pen­dorong perubahan, dampak yang terjadi, perubahan dan perbaikan pengelolaan penga­duan serta keber­lanjutan inisiatif. Sebelumnya, kom­petisi sudah melalui tahapan penilaian mandiri dan evaluasi dokumen. ary/syh/ani