loader image

Nilai Tukar Nelayan Kalsel Meningkat Sejak 2016

Kabid Pengelolaan Ruang Laut sekaligus Plt Kabid Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, DR Aryadi Noor, MSi
Kabid Pengelolaan Ruang Laut sekaligus Plt Kabid Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, DR Aryadi Noor, MSi

BANJARBARU – Tingkat kesejahteraan nelayan maupun pembudidaya ikan di Provinsi Kalimantan Selatan terus me­nun­­jukan perbaikan, hal itu ter­lihat dari data nilai tukar nelayan (NTN) dan nilai tukar pem­budidaya ikan (NTPi) yang dikeluarkan BPS Provinsi Kalsel.

“Ini bukan data dari kita yang menyampaikan tapi dari BPS, data itu adalah indikator kesejahteraan nelayan,” kata Kabid Pengelolaan Ruang Laut sekaligus Plt Kabid Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, DR Aryadi Noor, MSi, di Banjarbaru, belum lama tadi.

Nilai tukar nelayan sebagai alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Begitu pula pula dengan NTPi adalah hasil perbandingan besaran pen­dapatan dengan pengeluaran yang dikeluarkan para pem­budidaya ikan.

Nilai tukar nelayan di Kalsel pada tahun 2016 menunjukkan sebesar 112,71 poin lalu tahun 2017 turun menjadi 112,24 poin. Pada tahun 2018 naik cukup signifikan menjadi 114,43 poin.

Sementara nilai tukar pem­budidaya ikan di Kalsel atau NTPi pada tahun 2016 sebesar 102,09, kemudian tahun 2017 naik menjadi 102,15 poin dan tahun 2018 menjadi 104,23 poin.

“Dari data NTN dan NTPi tersebut dapat dilihat cerminan kesejahteraan nelayan dan pem­budidaya ikan di Kalsel,” kata Aryadi.

Sesuai arahan Gubernur Kalsel, Dinas Kelautan dan Perikanan terus berupaya mening­katkan kesejahteraan para nelayan. Mulai dari peningkatan volume GT kapal nelayan, modernisasi alat tangkap dan menjamin keter­sediaan BBM.

Untuk pelabuhan peri­kanan, Pemprov Kalsel saat ini me­miliki empat buah UPT pela­buhan yaitu di Stagen Kotabaru, Muara Kintap, Kabu­paten Tanah Laut, Banjar Raya Banjarmasin serta Tanjung Sedang Bat­u­licin, Kabu­paten Tanah Bumbu (Tanbu).

“Untuk pelabuhan di Muara Kintap dan Stagen masih perlu peningkatan fasilitas agar dapat difungsikan secara maksimal sebagai pelabuhan perikanan,” terang Aryadi.

Sementara pelabuhan peri­kanan di daerah Teluk Tami­yang Kotabaru belum menjadi UPT. “Untuk Teluk Tami­yang belum jadi UPT Pela­buhan Perikanan Provinsi Kalsel, masih dalam proses melengkapi fasilitas,” tambah Aryadi.

Sebagai Sekretaris HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Aryadi mengatakan organisasi tersebut kini aktif lagi setelah sempat 10 tahun vakum dalam berbagai kegiatan.

“HNSI Kalsel sebagai orga­nisasi mewadahi para nelayan, siap menjadi partner atau mitra kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan maupun produksi perikanan di Kalsel,” kata Aryadi. ary/ani