loader image

Pembentukan BNNK Menjadi PR Badan Kesbangpol Tapin

Arifin

RANTAU,- Untuk melindungi anak – anak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) akan menjadi PR bagi kita,” kata Arifin SSos Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Tapin.

Seperti yang diungkapkan Arifin, rencana pembentukan BNNK sudah diajukan di tahun 2019 namun tertunda karena ada moratorium dan Kemenpan & RB. “Kenapa kita tetap melanjutkan pembentukan BNNK, dikarenakan saat ini peredaran narkoba sudah menjadi ancaman bagi generasi muda kita.” Kata Arifin kepada awak media diruang kerjanya.

Dikatakan Arifin, adanya moratorium dikarenakan hasil evaluasi kita masih terkendala beberapa prosedur dan peryaratan yang belum terpenuhi. Itulah kenapa sampai saat ini BNNK Tapin belum terbentuk.

Beberapa persyaratan yang masih belum sesuai dengan permintaan Kementerian PAN dan RB diantaranya kita harus mempunyai lahan perkantoran dan ada pusat rehabilitasi. Termasuk  kesiapan biaya operasional dan personel yang siap, memang beberapa persyarata sudah terpenuhi namun seperti kesiapan tempat rehabilitasi, itu yang kita belum punya,  hal itu yang menjadi PR kita agar kedepan usul pembentukan BNNK dapat kembali kita ajukan.” Kata Arifin.

Ditambahkannya, BNNK Tapin sangat penting terbentuk dalam penanggulangan menyeluruh penyalahgunaan Narkoba. Dalam artian Polres Tapin yang melakukan penindakan dan BNNK sebagai tempat sosialisasi dan rehabilitasi.” kata Arifin.

“Setelah dievaluasi, apa yang tertuang dalam perjanjian belum sesuai harapan, pembentukan BNK Tapin terpaksa harus menunggu moratorium baru.” katanya lagi.

Ditambahkan Arifin, terkait dengan penanggulangan bahaya narkoba walau BNNK belum terbentuk tetapi kita mempunyai lembaga P4GN.

P4GN dengan Kesbangpol sebagai leading sektor tentunya akan terus berkordinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Narkoba. Baik Kepolisian,  Dinas Kesehatan, dan Dinas lainnya akan bekerjasama dalam pencegahan Narkoba,” lanjut Arifin.

Karena itu meterpaduan antara lembaga Kepolisian dan P4GN pada pembagian tugas kedepan harus sesuai fungsinya sehingga saling bersinergi dalam Pencegahan dibantu Kepolisian sebagai penindak hukum.

P4GN memang bukan lembaga vertikal dibawah BNN yang belum bisa melakukan pemberantasan, namun P4GN bisa diajak oleh Kepolisian dalam melakukan Razia di tempat yang sudah ditentukan seperti di Cafe, Tempat  hiburan Malam, .aupun melakukan razia pelajar di suatu tempat.” terang Arifin.{{her/mb03}}