loader image

Belanja Instansi Dipangkas dan BUMD Ditarget Lebih Besar

MARTAPURA – Pemkab Banjar kembali menghadapi kendala defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam serangkaian pembahasan di rapat Banggar DPRD Banjar terungkap, defisit APBD bakal mencapai ratusan miliar, sehingga mesti dilakukan pemangkasan anggaran.

Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Farid Soufian, defisit mencapai Rp127 miliar. “Mau tidak mau harus ada rasionalisasi belanja, di mana rata-rata tiap instansi (30-an instansi) mesti memangkas anggarannya hingga 20 persen,” jelasnya, Jumat (16/10).

Munculnya defisit itu mengingat asumsi pendapatan dari dana alokasi khusus (DAK) ternyata tidak memenuhi harapan. Pemotongan anggaran juga berimbas pada berkurangnya jumlah kunjungan kerja para pejabat keluar daerah, juga belanja lainnya. Begitu juga mengenai proyek-proyek strategis, maka dinas tertentu diharapkan hanya melaksanakan yang sesuai skala prioritas saja lagi.

Langkah lainnya ialah meningkatkan performa badan usaha milik daerah, dalam artian target sumbangan ke kas daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD) mesti digenjot. “Peningkatan PAD dari BUMD ini telah disetujui oleh DPRD Banjar. Mau tidak mau, sumbangan ke kas daerah dari BUMD tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mesti lebih ditingkatkan. Itu untuk menutupi defisit,” ungkapnya.

Untuk Baramarta, tahun 2021 ditarget harus setor Rp10 miliar, perinciannya adalah utang setoran Rp6,6 miliar ditambah setoran baru hingga total Rp10 miliar. Plt Dirut Baramarta, Agus kepada pers mengakui bahwa target tersebut akan mampu mereka capai. PT Barakat Intan Mandiri (BIM) yang tahun sebelumnya belum setor, juga ditarget Rp5 miliar, PDAM Intan juga perdana mesti setor Rp3 miliar, PD Pasar Bauntung Batuah (PBB) ditarget Rp2 miliar dan BPR harus setor Rp1 miliar.

Ketua DPRD Banjar M Rofiqi mengakui bahwa ada defisit anggaran sehingga pihaknya mengharapkan agar BUMD menaikkan kinerjanya sehingga mampu memenuhi target yang diberikan. “Memang ada defisit, dan kita sudah memberikan target yang mesti dicapai BUMD. Hanya satu BUMD yakni PD PBB yang agak keberatan dengan target Rp2 miliar. Saya kira, dengan pendapatan kotor setahun Rp11-12 miliar, target itu akan tercapai,” tegasnya.adi/rds