loader image

Lima PD Terima Penghargaan pengelolaan SP4N – LAPOR!

PENGHARGAAN – Bupati HST H A Chairansyah yang diwakili Pj Sekda H Faried Fakhmansyah saat kegitaan  pada kegiatan penyerahan Penghargaan Penghargaan pengelolaan SP4N – LAPOR!.{{humas}}

BARABAI – Sebanyak 5 Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerima Penghargaan pengelolaan SP4N – LAPOR! Tahun 2020. Kelima PD tersebut diantaranya Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, RSUD Damanhuri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bupati HST H A Chairansyah yang diwakili Pj Sekda H Faried Fakhmansyah menyerahkan Penghargaan Penghargaan pengelolaan SP4N – LAPOR! di ruang pertemuan Bappelitbangda Selasa (13/10).

Dalam sambutan, beliau mengatakan hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga diperlukan adanya penilaian  terhadap pengelolaan SP4N – LAPOR!, sehingga didapat 5 Perangkat Daerah yang masuk dalam TOP 5,” jelasnya

Best reward pada 5 PD (TOP5) yang mendapatkan apresiasi tersebut merupakan PD yang memberikan respon tercepat dengan bukti penyelesaiaan pengaduan publik selama satu tahun. “ Rata-rata respon penye­lesaiannya tiga sampai lima hari, sesuai SOP, “katanya.

Lebih lanjut, dirinya berharap, Untuk Perangkat Daerah lain agar tidak segan untuk meniru dan mereplikasi upaya instansi lain yang telah baik sehingga diharapkan untuk mendapatkan pelayanan Publik yang lebih baik di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid mengatakan bahwa pengelolaan SP4N – LAPOR! Merupakan  salah satu poin dalam penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

BERSAMA – Penghargaan pengelolaan SP4N – LAPOR! Tahun 2020. Usai penyerahan dirangkai foto bersama kelima PD tersebut, diantaranya Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, RSUD Damanhuri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Komunikasi dan Informatika.{{humas}}

Pengelolaan pengaduan saat ini bukan lagi sebagai atribut pelayanan semata dan bukan merupakan tugas tambahan, melainkan inti bahkan roh dari pelayanan publik suatu instansi pemerintah” tegasnya.

Selanjutnya Noorhalis menyampaikan,   pengelolaan pengaduan yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena setiap masukan dan keluhan masyarakat bisa menghasilkan solusi , Ombudsman Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Apa bila ada pelayanan tidak sesuai dan tidak memuaskan masyarakat, maka Ombudsman akan bekerja sesuai dengan laporan yang ada,”ucapnya.

“Dengan adanya SP4N-LAPOR! ini diharapkan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dapat ditangani dengan cepat, transparan dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara dan mendorong peningkatan kinerja penyelenggara dan pelaksanaan pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik,” harapannya.{{humas/mb03}}