loader image

Buruh Tolak Ikut Bahas Aturan Turunan Omnibus Law Cipta Kerja

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Omnibus Law Cipta Kerja. KSPI menyebut bahwa ke depannya aksi penolakan buruh akan semakin besar dan bergelomba.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa sikap ini sejalan dengan komitmen kaum buruh yang hingga saat ini menolak UU Ciptaker khususnya klaster ketenagakerjaan.

Pasalnya, ia menduga bahwa kejar tayang aturan turunan tersebut hanya merupakan stempel atau alat legitimasi pemerintah belaka.

 “Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian, tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi,terlibat membahasnya,” tutur Said seperti dikutip dari rilis, Kamis (15/10).

KSPI menyatakan akan melakukan empat langkah sebagai upayanya menolak UU Ciptaker. Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur, terarah, dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara naional.

Kedua, mempersiapkan materi uji formil dan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga, meminta legislatif mengkaji ke DPR RI dan eksekutif review kepada pemerintah.

Terakhir, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipker, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, dia juga menyebut buruh merasa dikhianati oleh DPR RI yang sempat menjanjikan ‘angin surga’. DPR RI, kata dia, dalam aksinya hanya sekadar kejar setoran saja, tak bersungguh-sungguh ingin melibatkan para buruh.

 “Padahal, kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodir,” imbuh dia.

Said juga membantah pernyataan yang menyebut bahwa 80 persen usulan buruh telah didopsi dalam UU Ciptaker.

Sebelumnya, Ketua Umum Parpol Gerindra Prabowo Subianto mengklaim bahwa saat UU Ciptaker mulai dibahas di DPR, Partai Gerindra selalu berusaha membela kepentingan para buruh.

 “Parta Gerindra juga paling keras bela kepentingan semua dan dengan sungguh-sungguh. Dari permintaan buruh sudah diakomodasi 80 persen,” katanya beberapa waktu lalu.

Prabowo juga mengimbau kepada masyarakat untuk tak gegabah dalam mengambil keputusan dan bersikap akan sesuatu. Apalagi, Indonsia juga tengah menghadapi pandemi covid-19.

Hal utama yang saat ini harus diselesaikan adalah covid-19 yang telah banyak menyengsarakan masyarakat baik dari segi kesehatan maupun ekonomi.

Prabowo juga tak menganjurkan anak muda turun ke jalanan untu berdemonstrasi di tengah pandemi covid-19 hanya berdasarkan informasi hoaks yang disebarkan pihak tertentu. cnn/mb06